Intip Profil Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara di Film Dokumenter Dirty Vote

JawaPos.com – Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara, mengungkapkan rangkaian kecurangan dalam pemilu 2024, lewat film dokumenter Dirty Vote berjudul ‘Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024’.

Dalam film Dirty Vote yang berdurasi hampir 2 jam itu, Zainal bersama rekannya, Feri Amsari dan Bivitri Susanti, menjelaskan masalah yang menggeliat di rangkaian pemilu Indonesia 2024 mulai dari hulu hingga hilir.

Zainal Arifin Mochtar atas presentasinya dalam Dirty Vote, seketika menuai ragam pujian dari warganet, sejak penayangan film ini pada Minggu (11/2) kemarin.

Hingga pagi ini, Senin (12/2), dalam pantauan JawaPos.com, film Dirty Vote berjudul ‘Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024’ itu sudah ditonton sebanyak 1.909.872 kali di kanal YouTube PSHK Indonesia.

Profil Zainal Arifin Mochtar

Zainal Arifin Mochtar adalah Pakar Hukum Tata Negara, lulusan Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta pada 2003.

Ia tercatat merampungkan pendidikan hukumnya di Northwetern University untuk jenjang S2 pada 2006 dan kembali ke UGM untuk menuntaskan pendidikan S3 jurusan Ilmu Hukum pada 2012.

Baca Juga: Film Dokumenter Dirty Vote Sengaja Tak Dimonetisasi di YouTube, Begini Alasannya

Selain pendidikan hukum formal, Zainal juga diketahui terlibat dalam program kursus Summer School Administrative Law, Universitas Gadjah Mada-Maastricht University, Belanda pada tahun 2006, serta Summer School American Legal System, di Georgetown Law School, Washington, Amerika Serikat.

Perjalanan karirnya, dimulai dari menjadi dosen di Fakultas Hukum UGM. Ia juga aktif di sejumlah organisasi atau kegiatan antikorupsi, seperti Anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2007; Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT), dan Fakultas Hukum UGM pada tahun 2008 s.d. 2017.

Tak sampai disitu saja, Zainal Arifin Mochtar juga diketahui sebagai anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Lebih lanjut, perjalanan Zainal sebagai pakar hukum tak hanya dihabiskan di institusi pendidikan saja, melainkan juga di beberapa instansi pemerintahan.

Zainal diketahui pernah menjabat sebagai nggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 s.d. 2017 dan Anggota Komisaris PT Pertamina EP pada tahun 2016 s.d. 2019.

Lalu pada tahun 2022, ia ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tahun 2023, Zainal didapuk sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Periode 2023 - 2026.

Zainal kerap muncul di televisi dan banyak program politik dan hukum, seperti Indonesia Lawyers Club. Bahkan, ia juga pernah menjadi moderator dalam debat capres dan cawapres pada pilpres 2014 silam.