Tanggapi Pernyataan Kontroversi Jokowi, Pengamat Politik: Bertentangan dengan Sumpah Jabatan

JawaPos.com – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah turut menanggapi pernyataan kontroversi Presiden Joko Widodo. 

Dedi Kurnia Syah menyatakan bahwa Joko Widodo yang saat ini sedang menjabat sebagai Presiden RI sebaiknya bertindak sebagai seorang negarawan.

Hal itu dengan mempertimbangkan kondisi negara yang saat ini sedang memasuki masa Pemilihan Umum (Pemilu).

Ia mengatakan, seharusnya presiden bijak dalam melakukan tindakan yakni bertindak sebagai seorang negarawan.

“Beliau seharusnya berpihak pada negara. Misalnya saat ini banyak anggota kabinet, baik itu menteri maupun wakil menteri yang secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat, maka presiden tidak bisa tinggal diam” ujar Dedi seperti dilansir dari Kantor Berita ANTARA di Jakarta, pada Kamis (25/1).

Menurutnya, presiden sudah seharusnya memberikan teguran kepada anak buahnya. Karena presiden harus melarang aktivitas yang masih berkaitan dengan jabatan publik khususnya jabatan elite ikut serta dalam kepentingan politik praktis.

Sebagai informasi, hal ini dikataan Dedi Kurnia Syah untuk merespons pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa Presiden maupun menteri boleh turut berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Baca Juga: PDIP Sebut Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Berkampanye dan Berpihak Buktikan Ambisi 3 Periode

“Jika presiden yang bertindak sebagai penyelenggara pemilihan kemudian malah memihak, tentu bisa merusak kualitas dari proses elektoral itu sendiri” sambungnya.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu dapat mempengaruhi institusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melaksanakan tugas.

Sikap presiden itu dinilainya akan berpotensi mempengaruhi keberanian penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang meskipun instansi seperti KPU tidak secara langsung tunduk pada presiden.

“Secara psikologis meskipun KPU tidak tunduk secara langsung kepada presiden dalam pemilu tetapi presiden punya andil dalam menentukan komisioner KPU” imbuhnya.

Sementara pakar politik lainnya yaitu Ikrar Nusa Bhakti mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi sebenarnya bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang disampaikannya yaitu presiden akan netral dan akan mendukung ketiga pasangan calon.

“Belakangan ini presiden justru mengatakan boleh memihak. Sebetulnya ini bertentangan dengan sumpah jabatan untuk presiden dan menteri” kata dia.

Ia menambahkan bahwa akan sangat sulit membedakan aktivitas presiden dan menteri apakah kunjungan kerja atau berkampanye jika kedua jabatan publik itu ikut dalam kampanye politik.