Mahfud Ingin Ganti Nama KPK, Nawawi: Lebih Baik Sampaikan Sebelum jadi Cawapres

JawaPos.com - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango menilai, gagasan penguatan KPK yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD seharusnya dilakukan sebelum didapuk menjadi calon wakil presiden (cawapres). Pernyataan itu disampaikan Nawawi merespons pernyataan Mahfud MD yang berencana mengganti nama KPK, sebagai bentuk penguatan lembaga antirasuah.

 Baca Juga: Jadi Tersangka Laporan Dirut PT Taspen, Kamaruddin Simanjuntak Tiga Kali Kirim Surat

’’Untuk Prof Mahfud alangkah lebih baik pada waktu itu (gagasan mengganti nama KPK) diucapkan ketika beliu belum cawapres," kata Nawawi dalam konferensi pers kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1).

Nawawi menegaskan, siapapun berhak menyampaikan gagasan untuk memberi penguatan terhadap KPK, termasuk mengganti Undang-Undang (UU). Sebab, Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang saat ini berlaku dinilai sebagian pihak telah melemahkan lembaga antikorupsi itu.

’’Mengenai pernyataan-penyataan yang mau mengganti nama KPK, upaya mengembalikan lagi UU KPK nomor 32 tahun 2002, sah-sah saja bagi mereka untuk menyampaikan itu,” tegas Nawawi

Sebelumnya, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengusulkan gagasan mengganti nama KPK dengan tujuan memperkuat citra sebagai lembaga penegak hukum. Mahfud menganggap kata komisi pada KPK terkesan kurang menguatkan citra sebagai lembaga penegak hukum yang tugas utamanya menghadapi korupsi.

’’Mungkin namanya seperti diusulkan bisa menjadi badan atau lembaga, atau apa gitu. Jangan komisi, karena komisi itu biasanya dianggap jangka pendek. Meskipun tergantung pada maksud pembuatnya ya," ucap Mahfud MD di sela-sela kunjungannya ke Sumatera Utara, Medan, Senin (15/1).