3 Oknum Tentara Terlibat Kasus Curanmor, TNI Diminta Usut Keterlibatan Prajurit Lain

JawaPos.com – Pengusutan kasus curanmor yang diduga melibatkan personel TNI-AD terus bergulir. Wakil Kepala Penerangan Kodam (Wakapendam) V/Brawijaya Letkol Infanteri Iswan Nusi mengatakan, tiga prajurit masih diperiksa tim penyidik Pomdam V/Brawijaya. Tiga tentara itu adalah Mayor P, Kopda AS, dan Praka J.

"Saat ini fokusnya masih ke tiga oknum tersebut, belum ada laporan penambahan,” katanya saat ditanya tentang kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Meski demikian, lanjut Iswan, pihaknya bersama Pomdam V/Brawijaya tetap mendalami kemungkinan-kemungkinan lain. "Jika ada info lebih lanjut, akan kami sampaikan,” ungkapnya.

Mengenai barang bukti ratusan mobil dan motor, saat ini pemindahan bertahap dilakukan oleh pihaknya bersama Polda Metro Jaya. Namun, sebanyak lima mobil dan sepuluh motor diminta oleh Pomdam V/ Brawijaya untuk tetap berada di lokasi TKP. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut diduga ada hubungan langsung dengan tiga prajurit TNI yang terlibat. "Untuk proses pendalaman dari pomdam,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan, Pomdam V/Brawijaya bersama Polda Jatim dan Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus curanmor yang diduga melibatkan anggota TNI-AD. Jumlah kendaraan curian itu mencapai 264 unit. Terdiri atas 215 sepeda motor dan 49 mobil. Seluruh barang curian tersebut disimpan di Gudang Balkir Pusat Zeni Angkatan Darat (Gudbalkir Pusziad), Buduran, Sidoarjo.

Pada bagian lain, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mengatakan, TNI sudah punya mekanisme pemeriksaan prajurit. Dia yakin dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam sindikat curanmor itu tidak berhenti pada tiga prajurit.

”Kalau dalam satu pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit atau perwira, selalu ada pemeriksaan sampai dua tingkat ke atas,” ungkapnya saat diwawancarai Jawa Pos kemarin.

Mekanisme itu juga harus dilakukan dalam kasus tersebut. Rizal menegaskan bahwa pendalaman tidak boleh berhenti di tiga prajurit saja. Pomdam V/Brawijaya harus menggali keterkaitan para prajurit itu dengan atasan masing-masing.

”Karena bagaimanapun juga nggak ada prajurit yang salah. Tentu yang harus bertanggung jawab adalah komandan,” bebernya. Apalagi, dalam temuan di Sidoarjo terungkap penyalahgunaan aset dan fasilitas milik Angkatan Darat.

Rizal menilai, temuan itu harus diurut sampai ke akarnya. Gudang Balkir Pusziad tidak semestinya digunakan untuk menampung kendaraan bermotor hasil curian. Dia mendukung proses hukum yang dilakukan oleh TNI-AD. ”Harus ada penindakan,” imbuhnya. Selain itu, evaluasi penting untuk dilakukan. Terutama kepada komandan para pelaku yang punya tanggung jawab pengawasan.

Di luar itu, Rizal turut menyinggung soal masalah kesejahteraan para prajurit TNI. Dia menyatakan bahwa pemerintah memang harus terus mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit. Salah satu tujuannya untuk mereduksi potensi prajurit melakukan pelanggaran hukum dengan motif ekonomi.

Upaya itu juga harus dibarengi dengan pemberantasan korupsi dan penyelesaian masalah kebocoran anggaran. Namun, tidak ada pembenaran atas pelanggaran hukum. ”Seminim apa pun kesejahteraan, prajurit nggak boleh melakukan tindakan kriminal,” tegasnya. (syn/eza/c17/oni)