Banyak Pengungsi Rohingya ke Indonesia, Kemenkumham Waspadai Dugaan Sindikat Penyelundupan Imigran

JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menuturkan akan meningkatkan kewaspadaan atas adanya dugaan pelanggaran HAM terkait banyaknya pengungsi dari Rohingya ke Indonesia. Meski terjadi penolakan oleh warga setempat atas kedatangan pengungsi Rohingya, Yasonna mengatakan pihaknya tetap akan bertindak jika ditemukan pelanggaran HAM seperti sindikat penyelundupan imigran.

Dilansir dari Antara pada Senin (11/12), hal tersebut disampaikan oleh Yasonna di sela peringatan Hari HAM se-Dunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12) malam. "Memang ini adalah sindikat, sudah (ada yang) ditangkap polisi. Namun, kita harapkan juga bahwa ini akan bisa kita hindarkan di kemudian hari, karena mereka juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka," ujar Menteri Yasonna.

Menurut dia, terdapat sejumlah pengungsi yang menjual harta bendanya kemudian datang ke sini dengan ditawarkan iming-iming kehidupan yang lebih layak.

"Tapi sekarang kita lihat reaksi sosial dari masyarakat kita (yang menolak). Perbedaan kultur, perbedaan budaya selalu terjadi," tuturnya.

Yasonna mengakui kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia cukup meresahkan sejumlah warga setempat, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara.

Sehingga pihaknya akan mencari solusi terbaik bersama instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dengan tetap memperhatikan aspek HAM.

"Dampak sosial, kita tidak mengikuti, belum apa ya, meratifikasi konvensi. Tapi, saya kira Indonesia sudah cukup banyak melakukan hal yang baik dalam menampung pengungsi. Di kita ini sekarang ada 15 ribuan, hampir 13 ribuan lebih pengungsi, Afghanistan, Iran, yang terakhir Rohingya," katanya.

Yasonna menambahkan bahwa beberapa waktu yang lalu di Medan ada pengungsi Rohingya yang sampai membakar diri, sehingga ada kepala daerah tidak mau lagi menerima mereka.

Ia berharap, Pemda, pemerintah pusat dan juga UNHCR dapat bergandeng tangan bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja sama membantu pengungsi Rohingya yang terindikasi menjadi korban pelanggaran HAM.

"Komnas HAM juga sudah melakukan pemantauan ke Aceh dan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga, termasuk Kemenkumham. Ke depan kita akan terus berkoordinasi untuk memastikan para pengungsi yang ada, dan korban perdagangan manusia dan korban konflik akan mendapatkan perlindungan," kata Atnike.

"Apakah di Indonesia atau mungkin di penempatan permanen apabila bisa dilakukan. Tentu kita harus mendorong penyelesaian akar masalah dan saya pikir Indonesia dengan menjadi Anggota Dewan HAM (PBB) juga dapat mendorong upaya penyelesaian pengungsi Rohingya melalui diplomasi di PBB," sambungya.

Diketahui bahwa gelombang kedatangan pengungsi Rohingya makin "deras" masuk ke Indonesia melalui Aceh pada akhir tahun 2023, menggunakan kapal-kapal kayu. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, yang disebut UNHCR sebagai warga tanpa negara (stateless).

Presiden Joko Widodo pada pekan lalu menyatakan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya diduga melibatkan jaringan sindikat tindak pidana penyelundupan orang.

Pemerintah Indonesia menyatakan akan membantu pengungsi dengan alasan kemanusiaan dengan tetap memperhatikan kepentingan lokal, dan menindak tegas jaringan penyelundupan orang.