Ditetapkan Tersangka Dugaan Pemerasaan Eks Mentan, Ternyata Gaji Ketua KPK Mencapai Ratusan Juta Per Bulan

JawaPos.com - Firli Bahuri sudah ditetapkan tersangka atas dugaan kasus pemerasan, lantas berapa berapa besaran gaji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi?

Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli Bahuri menjalani klarifikasi selama tiga jam oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk dimintai keterangan soal dugaan pemerasan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau YSL pada Senin (20/11).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga telah memeriksa 86 saksi dan 8 ahli pada kasus tersebut.

Adapun 8 ahli tersebut menurut Ditreskrimum Baru Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak terdiri dari ahli hukum pidana, satu ahli hukum acara, satu ahli atau pakar mikro ekspresi, satu ahli multimedia, dan satu ahli digital forensik.

Baca Juga: 10 Alasan Mandi Pagi Bisa Meningkatkan Kesehatan, Salah Satunya Mengurangi Stres

Atas perbuatannya, ketua KPK Firli Bahuri Firli terancam penjara seumur hidup karena diduga melanggar pasal 12E dan atau pasal 12B dan atau pasal 11 UU Tipikor juncto pasal 65 KUHP.

Lantas berapakah besaran gaji Firli sebagai Ketua KPK?

Untuk besaran gaji pimpinan KPK sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 3, dijelaskan pimpinan KPK tidak hanya mendapatkan gaji pokok saja, melainkan tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan.

"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan Penghasilan yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kehormatan setiap bulan," bunyi pasal 3 dalam PP Nomor 82 Tahun 2015.

Adapun besaran gaji pokok pimpinan KPK dalam pasal tersebut dijelaskan sebesar Rp 5.040.000. Kemudian untuk tunjangan jabatannya yakni sebesar Rp 24.818.000 dan tunjangan kehormatan Rp 2.396.000.

Baca Juga: Bhayangkara FC Terus Bermanuver di Bursa Transfer, Osvaldo Haay Optimistis Timnya Lepas dari Jerat Degradasi Liga 1

Tidak berhenti di situ saja, pada pasal 4 di Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, ketua KPK bersama wakilnya juga diberikan tunjangan fasilitas setiap bulannya.

Tunjangan fasilitasnya meliputi fasilitas perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan jiwa serta hari tua. Rinciannya yaitu untuk Ketua KPK berhak mendapatkan tunjangan fasilitas sebesar Rp 37.750.000 dan tunjangan transportasi Rp 29.546.000.