Rieke Diah Pitaloka Kritisi Pendataan Kementan yang Tidak Transparan: Indikasi Kuat Adanya Korupsi

JawaPos.com - Kritisi pendataan sistem pertanian Indonesia, Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan jika pendanaan program pertanian sejauh ini tidak transparan penyediaannya.

Rieke Diah Pitaloka juga meminta kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera memperbaiki pendataan sistem yang kurang transparan tersebut.

Kemudian Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa ketika data yang dihasilkan bukan data yang akurat, menurutnya hal itu bisa terindikasi kuat adanya sebuah korupsi dari sektor pendataan.

"Ketika data yang dihasilkan bukan data yang akurat, pertama, ini indikasi kuat adanya korupsi dari sektor pendataan," kata Rieke seperti yang dikutip JawaPos.com dari laman dpr.go.id, Selasa (7/11).

"Kalau tidak seperti itu, saya minta pembuktian terbalik di mana datanya yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat?" imbuhnya.

Lantaran Rieke menilai jika sebuah data yang dihasilkan bukanlah data yang akurat, maka ada kemungkinan akan berimplikasi pada kebijakan lainnya, termasuk soal pangan dan alokasi anggaran di sektor pangan. Menurutnya, sedangkan pendataan sistem pertanian menggunakan anggaran yang tidak sedikit.

Rieke berujar ketika data yang digunakan dari hasil pertanian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan data yang akurat, aktual dan relevan.

Katanya, hal itu bisa terindikasi kuatnya data tersebut justru dipergunakan sebagai legitimasi untuk penyalahgunaan anggaran negara di sektor pangan.

"Ketika data yang digunakan hasil pertanian tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah merupakan data yang akurat, aktual dan relevan. Maka indikasi kuatnya data itu justru dipergunakan sebagai legitimasi untuk penyalahgunaan anggaran negara di sektor pangan," tutur perempuan yang dikenal dengan pemeran Oneng dalam serial sinetron Bajaj Bajuri ini.

Karena hal itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut meminta agar Kementan juga untuk terbuka ke publik terkait dengan prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam pendataan. 

Sehingga ada transparansi terkait penggunaan anggaran tersebut yang diharapkan sesuai dengan penyediaannya.

Ia menegaskan untuk meminta Kementan segera membuka ke publik sesuai prosedur dan mekanismenya ketika data sudah direproduksi.