Singgung Potensi Gangguan Keamanan Pemilu 2024, Bawaslu ajak TNI Polri Memperkuat Sinergi

Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda.

JawaPos.com -  Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda menerangkan potensi gangguan keamanan pemilu 2024.

Anggota Bawaslu RI itu menyampaikan dalam Seminar Sespimti Dikreg dan Sespimmen Dikreg soal keamanan yang masuk dalam sub dimensi Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang telah dirilis Bawaslu.

“Kami sudah memprediksikan bisa saja di,daerah-daerah tertentu terjadi kekerasan, kerusuhan yang berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam hal politik dan pemilu,” ujar Pria yang menjabat salah satu Koordinator di Bawaslu RI.

“Bahkan melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan,” lanjutnya.

Herwyn menyampaikan bencana alam dan non alam juga bisa terjadi dan mempengaruhi keamanan penyelenggaraan Pemilu.

Baca Juga: Di Hadapan Politisi PBB, Bawaslu RI Jelaskan Tantangan Pemilu 2024

Ia menyebutkan bencana seperti Covid-19 beberapa waktu lalu sempat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Mudah-mudahan bencana non alam seperti pandemik covid tidak mengancam kita lagi, tapi ini masih jadi catatan kita,” ujar Herwyn.

Herwyn menambahkan dalam penyelenggaraan pemilu rawan terjadinya intimidasi baik kepada peserta, penyelenggara dan pemilih dan dapat mengganggu keamanan proses pemilu.

Ia memaparkan beberapa daerah yang rawan terjadinya gangguan keamanan pemilu sperti DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

“Sedangkan untuk kabupaten/kota paling rawan, pertama ada Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya, Bandung, Yalimo, dan Mappi,” tuturnya.

Terakhir, ia mengajak TNI-Polri untuk menguatkan sinergi dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024.

Dan tak lupa Herwyn mengingatkan TNI-Polri menjaga netralitasnya dalam hajatan demokrasi lima tahunan.

***