Selain Peningkatan Kapasitas Apdes, Dirjen Bina Pemdes Ingatkan Pentingnya Batas Desa

JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berupaya keras meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini merupakan kerjasama Pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank).

Salah satu materi pelatihan yang diberikan adalah batas desa. Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi Provinsi Sulawesi Utara Tomy Bawulang mengatakan, pelatihan tematik ini penting karena penegasan peta batas desa dapat memberikan kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan dan kejelasan luas wilayah.

Tomy mewakili Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Batch ke 3 di Provinsi Sulawesi Utara, (26/9).

Selain itu, kata Tomy, batas desa juga akan memberi kejelasan administrasi pertanahan, pengaturan tata ruang, kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih, serta terciptanya efektivitas pelayanan masyarakat.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas aparatur desa (Apdes) dalam penetapan batas desa menjadi prioritas dalam rangka percepatan penyelesaian peta batas wilayah administrasi desa.
Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Satu Peta.

“Di mana terkait kondisi peta batas desa hingga saat ini Bupati/Wali Kota yang melaporkan kepada kami perihal proses penetapan dan penegasan batas desa masih sangat minim," katanya.

Ia berharap, melalui pelatihan batas desa ini, aparatur desa dapat memahami banyak hal terkait batas desa sehingga penetapan penegasan batas desa ini bisa berjalan secara optimal dan dapat terakselerasi.

Turut hadir dalam acara tersebut Assisten 3 Setda Provinsi Sulawesi Utara Frangky Manumpil, Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara Darwin Muksin, dan beberapa Pejabat Struktural dari kabupaten Kota di Provinsi Sulwesi Utara.