Makin Berat! Tugas Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur Akan Dipimpin Wapres Usai Jakarta Bukan Ibukota Lagi

Wapres Maruf Amin

JawaPos.com – Seiring kabar berpindahnya ibukota negara dari Jakarta ke Nusantara, membuat tugas Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur akan semakin berat.

Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur sendiri akan dipimpin oleh Wapres Ma'ruf Amin, sesuai penuturan Masduki Baidlowi, juru bicara Wapres pada Rabu (20/9).

Hal ini juga sesuai dengan Rancangan Undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta pasal 44 ayat 1, tentang pembangunan Jabodetabekpunjur dan Dewan Kawasan.

Wapres Ma’ruf Amin sendiri menuturkan bahwa peralihan Ibu Kota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan mepertimbangkan aspek sosiologis dan historis Jakarta yang memiliki banyak kompleksitas di dalamnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa kompleksitas permasalahan di Jakarta akan membawa dampak tidak hanya bagi masyarakat di kota Jakarta saja, tetapi juga masyarakat di daerah sekitar Jakarta.

“Misalnya soal kemacetan, soal polusi, soal banjir dan juga jakarta sebagai kota ekonomi terbesar di dunia, semacam global lah,” katanya dikutip dari wapresri.go.id.

Baca Juga: DKI Ganti Nama jadi DKJ, Warga Jakarta Siap-siap Harus Cetak Ulang e-KTP

Oleh karena kompleksitasnya itu, dalam Rancangan UU Daerah Khusus Jakarta, Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur dibentuk.

Menurutnya, Dewan Kawasan ini bertugas membuat perencanaan tiap-tiap kota di kawasan daerah Jakarta terhubung satu sama lain dan tidak tumpang tindih, sehingga tidak menyebar ke daerah-daerah di luar kawasan.

“Jadi dibuat semacam Dewan Regional yang mengharmonisasikan perencanaan Jabodetabek dan juga bahkan dimasukkan Cianjur,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Menurut Juru Bicara Wapre Masduki Baidlowi, tugas lain dari Dewan Kawasan ini adalah, membangun kawasan Jabodetabekpunjur ke arah pembangunan visi misi go green.

Selain itu, pembangunan dengan manajemen yang integratif antara daerah di kawasan Jabodetabekpunjur harus dilakukan, mengingat banyaknya masalah yang kompleks di sana.

“Kita melihat ada masalah lalu lintas, permukiman, banjir dan lainnya. Semuanya rumit... dengan manajemen kawasan insya Allah itu bisa ditangani,” tuturnya.***