Kemenkumham Ingatkan Aparat Kedepankan Prinsip HAM Terkait Pengosongan Lahan di Pulau Rempang

Petugas gabungan membersihkan tumpukan ban yang dibakar warga di lokasi bentrokan di Rempang, Batam.

JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyayangkan peristiwa bentrokan yang terjadi di Rempang, Batam, pada Kamis (7/9) lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Dhahana Putra meminta perlunya dialog mendalam dengan masyarakat terdampak pengosongan lahan yang mengedepankan rasa kemanusiaan.

"Dapat kami pahami suasana kebatinan masyarakat terdampak pengosongan lahan di Rempang hari-hari ini. Karena itu, dialog mendalam menjadi penting agar peristiwa yang lalu tidak terulang kembali," kata Dhahana dalam keterangannya, Minggu (10/8).

Dhahana meyakini, Wali kota Batam, Kapolda Riau dan para pemangku kebijakan mampu membangun kembali dialog yang persuasif dengan masyarakat terdampak pengosongan lahan. Ia menekankan, penerapan nilai-nilai HAM dalam sektor bisnis penting dalam persaingan ekonomi global.

Baca Juga: KPK Koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk Memeriksa Dito Mahendra

Pasalnya, penerapan HAM dalam aktivitas bisnis diyakini berdampak positif terhadap citra perusahaan. Sekaligus, penerapan HAM ini memberikan competitive advantage untuk perusahaan.

"Tentu kita semua tidak ingin iklim investasi yang telah baik di Batam ini mendapatkan citra negatif karena persoalan semacam kemarin," jelasnya.

Dhahana mengungkapkan pihaknya juga telah melakukan sejumlah upaya penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum (APH) terkait pentingnya nilai-nilai HAM dalam menjalankan tugas. Dhahana menyebutkan, pihaknya telah mendiseminasikan kepada APH di sejumlah wilayah di tanah air terkait Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

"Dalam kegiatan diseminasi dan penguatan HAM bersama APH selama ini, kami mendapat respon positif. Mudah-mudahan, agenda diseminasi dan penguatan HAM semacam ini dapat terus dilanjutkan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas APH kita dalam mengemban tugas megayomi masyarakat," pungkas Dhahana.

Sebelumnya Badan Pengusaha (BP) Batam berencana melakukan pengukuran dan mematok lahan yang akan digunakan untuk investasi di Pulang Rempang dan Galang. Ribuan rumah warga yang terkena proyek strategis nasional itu rencananya akan direlokasi ke sebuah lokasi di Sijantung.

Pemerintah akan membuatkan warga terdampak rumah permanen di lokasi yang baru serta diberi lahan. Namun, warga setempat masih keberatan atas rencana tersebut.

Bentrokan antara polisi dan warga ini pecah di Rempang Galang, Batam, Kamis (7/9). Warga sebelumnya membuat barikade untuk menolak relokasi.

Bentrokan tidak dapat dihindari ketika polisi berusaha menerobos barikade warga. Aparat membawa water canon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara massa mencoba melawan dengan melempari aparat menggunakan batu.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kemenkumham Ingatkan Aparat Kedepankan Prinsip HAM Terkait Pengosongan Lahan di Pulau Rempang

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com