Jumlah Korban TPPO yang Ditangani Kemensos Bertambah

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ditemui usai sidak bersama anggota KSP di Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/7).

JawaPos.com – Korban kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seolah tak ada habisnya. Jumlahnya terus bertambah tiap harinya. Upaya pencegahan oleh pemerintah pun dipertanyakan.

Korban yang ditangani oleh Kementerian Sosial (Kemensos) misalnya. Sebelumnya, jumlah korban TPPO yang ditangani mencapai sekitar 160 orang. Lalu, kini bertambah lagi sebanyak 51 orang.

”Ada (penambahan, red). Terakhir 51 orang, itu tersebar,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ditemui usai sidak bersama anggota KSP di Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/7). 

Risma mengatakan, para korban dalam keadaan sehat. Mereka tengah diasesmen oleh pihak Kemensos sebelum dipulangkan. Asesmen ini bukan hanya terkait kondisi kesehatan fisik dan mental dari para korban. Tapi, juga soal latar belakang dan permasalahan yang tengah dihadapi masing-masing korban. Sehingga, nantinya bisa diberikan bantuan pemberdayaan.

”(Harapannya, red) mereka tidak tergoda lagi, tidak tertarik (tawaran-tawaran dari calo, red),” tegasnya.

Risma meyakini, dengan bantuan dan pendampingan yang diberikan Kemensos maka para korban juga bisa sukses. Bahkan, berpenghasilan lebih tinggi ketimbang harus ke luar negeri. ”Saya percaya dan kita sudah buktikan. Kita asesmen, lalu pendapatannya jauh lebih besar dari pada jadi TKW. Kita bisa kok hidup di Indonesia ini asal kita mau belajar mau berusaha,” sambungnya.

Ketegasan penanganan TPPO ini pun dipertanyakan oleh Anggota Komisi I DPR Christina Aryani. Ia mengaku prihatin terhadap banyaknya jumlah korban TPPO, bahkan beberapa di antara korban kembali ke Tanah Air dalam kondisi meninggal.

”Merujuk data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tidak kurang 1.200 jenazah PMI dipulangkan ke Tanah Air selama 3 tahun terakhir. Soal TPPO, ini memang amat serius yang butuh perhatian dan komitmen kuat semua pihak,” ungkapnya. 

Karenanya, ia menunggu keseriusan pemerintah terutama setelah adanya restrukturisasi Satuan Tugas Pemberantasan dan Pencegahan TPPO dengan menugaskan Kapolri sebagai ketua harian satgas TPPO.

”Kita tunggu sejauh mana langkah penegakan hukum benar-benar dilakukan, termasuk memastikan tidak ada lagi aktor-aktor negara yang ikut terlibat. Jika tetap ada, langkah tegas perlu untuk diambil,” tegas Politisi Partai Golkar tersebut. 

Kendati begitu, ia juga meminta agar pemberantasan TPPO tetap memperhatikan aspek pencegahan. Salah satunya, melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kerja sindikat perdagangan orang tersebut.