Seorang Oknum BP2MI Diduga Terlibat TPPO, Segera Disanksi Tegas Begitu Sudah Terbukti

JawaPos.com - Pemerintah tengah memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sedang marak terjadi. Melalui tim Satgas TPPO, sudah ratusan orang ditetapkan sebagai tersangka dan ribuan orang diselamatkan.

Kasus TPPO tidak hanya dilakukan oleh para calo, melainkan adanya keterlibatan oknum di beberapa instansi pemerintah.

Di depan awak media Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap ada satu oknum di institusinya yang terlibat. Bahkan belum lama pihaknya telah memecat salah satu stafnya lantaran ikut terlibat.

Selain itu, Benny juga menyebut adanya oknum di BP2MI yang menerima aliran dana terkait TPPO. Oknum tersebut terkait dengan sindikat penempatan ilegal. Hal itu diketahui setelah pihaknya menerima data yang dikirim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kita baru menerima data dari berbagai data yang dikirim rekan-rekan PPATK, diduga kuat satu orang di BP2MI tentu masih kita rahasiakan namanya terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal," kata Benny di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (4/7).

Benny menyebut oknum tersebut akan segera diperiksa. Dia memastikan oknum itu akan dipecat dan diberi sanksi tegas. "Besok kita lakukan pemanggilan, lakukan pemeriksaan intensif, dan saya yakin sanksi berat termasuk pemecatan akan kita lakukan terhadap yang bersangkutan. Kita serius dan tidak main-main dalam hal ini," tegasnya.

Sementara, Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap setelah dibentuk, Satgas TPPO telah menersangkakan sebanyak 698. Jumlah tersebut merupakan hasil kerja Satgas TPPO selama satu bulan dimana Kapolri sebagu ketua pelaksananya.

"Berdasarkan data satgas TPPO, data dari tanggal 5 Juni hingga 3 Juli kemarin Satgas TPPO Polri, Polda dan jajaran yang mengolah berbagai informasi dari berbagai sumber, terutama dari BP2MI ini sampai hari ini, penersangkaan terhadap 698 tersangka, jadi dalam satu bulan itu, dari berbagai daerah di Indonesia," kata Mahfud.

Tidak hanya itu, dalam kurun waktu satu bulan, Satgas TPPO juga berhasil menyelamatkan 1.943 korban. Dari jumlah tersebut, Mahfud menduga masih banyak korban yang belum diselamatkan.

"Langkah ini diikuti dengan penyelamatan terhadap 1.943 korban. Satu bulan itu 1.943 yang bisa diselamatkan. Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan, tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya satu bulan menyelamatkan sekian, tetapi yang sebulan terakhir ini sudah sangat produktif," ujarnya.

Dari 1.943 korban yang diselamatkan itu, 65,5 persen pekerja migran Indonesia (PMI), 26,5 persen pekerja seks komersial (PSK), 6,6 persen anak-anak yang dieksploitasi untuk bekerja, dan 1,4 persen anak buah kapal (ABK).

Mahfud MD menyampaikan dia menerima informasi dari Polri adanya 14 warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan organ setelah mereka tertipu dengan tawaran kerja palsu di luar negeri.

“Masih saya dapat info tadi dari Polri, itu di suatu negara masih ada 14 orang masih tertahan di rumah sakit dengan jual ginjal itu. Waktu berangkat dari sini bilang mau bekerja di restoran, di mana begitu. Sampai di sana, (korban meneken) kontrak jual ginjal,” kata Mahfud.

Mahfud MD menyampaikan korban perdagangan organ manusia itu tidak mendapatkan perawatan yang baik saat organnya diambil untuk dijual oleh para sindikat. “Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri, ginjalnya dijual, ditampung di berbagai rumah sakit, dan (korban) tidak mendapat perawatan yang memadai,” ucap Mahfud MD.

Satgas TPPO dalam periode yang sama telah menerbitkan 605 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang.