Kepercayaan Publik kepada DPR dan Parpol Konsisten Rendah

Hasil Survei Terbaru Indikator Politik

JawaPos.com – Kepercayaan publik terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik (parpol) sejauh ini tidak baik-baik saja. Belum menggembirakan. Setidaknya, persepsi itu terpotret dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia.

Dari sembilan lembaga yang diuji, lembaga DPR dan parpol berada di papan bawah. Kepercayaan publik terhadap DPR ada di angka 68,5 persen, sedangkan parpol 65,3 persen.

Direktur Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, hasil survei menunjukkan bahwa DPR dan parpol tetap konsisten. Sayang, konsistensinya ada di bawah. ’’Mohon maaf, relatif stabil. Tapi, stabilnya rendah,’’ ujarnya dalam rilis survei secara virtual kemarin (2/7).

Secara tren, sebetulnya kepercayaan publik mengalami kenaikan. Jika dibandingkan survei sebelumnya, belakangan ada perbaikan. Pada Juni 2022, misalnya. Tingkat kepercayaan pada parpol berada di angka 56,6 persen dan DPR 62,6 persen.

Burhanudin menjelaskan, angka kepercayaan publik di angka 60 persen itu belum cukup baik. Untuk bisa dikatakan aman, parpol dan DPR harus bisa meningkatkannya hingga di angka 70 persen. ’’Kalau 60-an, di kampus itu nilainya masih C,’’ ucapnya.

Dia menyebut peningkatan kepercayaan publik pada lembaga demokrasi sangat penting. Sebab, hal itu menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan publik pada sistem demokrasi itu sendiri. Jika lembaga politik gagal mencerminkan kehendak demokrasi, maka kepercayaan publik pada demokrasi menurun. ’’Jika publik percaya lembaga bisa menjalankan kinerjanya, maka bisa semakin meningkat kepercayaannya,’’ terangnya.

Menurut dia, perlu ada transformasi kelembagaan dengan bekerja lebih baik lagi. Cara itu cukup berhasil dilakukan TNI yang sanggup mengubah citra menjadi lembaga paling dipercaya. ’’TNI berhasil menarik diri dari urusan politik praktis. Reformasi militer memberi insentif,’’ ungkapnya.

Menanggapi itu, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburrokhman mengatakan, tangkapan survei itu harus menjadi pelecut DPR dan parpol dalam bekerja. ’’Memacu teman-teman untuk memperbaiki diri,’’ katanya.

Meskipun, dia tidak yakin hasil survei kepercayaan publik pada DPR dan parpol bisa berubah. Sebab, diakui atau tidak, persepsi negatif dari masyarakat sejauh ini masih kuat. Dia mencontohkan, banyak kerja DPR yang sebetulnya sejalan dengan harapan publik. Kasus Rafael Alun atau Bima Lampung yang viral, misalnya. ’’Nah, itu dianggap biasa saja oleh masyarakat,’’ jelasnya.

Habib menduga, ekspektasi publik terhadap DPR dan parpol jauh lebih tinggi. Dia membantah jika DPR tidak aspiratif. Diakui, setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan DPR memang tak bisa menyenangkan semua pihak. (far/c18/hud)