Laporan Bertambah Jadi 429, Polri Kejar Pelaku TPPO di Luar Negeri

JawaPos.com – Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diperkuat dengan kerja sama lintas negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya mengejar tersangka hingga ke luar negeri sekaligus menyelamatkan para korban.

Sigit menuturkan, saat ini digelar kegiatan ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Penegak hukum dari sepuluh negara ASEAN hadir. ”Ada kejahatan transnasional yang menjadi perhatian, khususnya TPPO,” ujarnya kemarin.

Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan keputusan yang bersifat operasional. Yakni, pengejaran pelaku tindak pidana di luar negeri, termasuk kasus TPPO. Bukan hanya itu, penyelamatan saksi dan korban di luar negeri juga bisa dilakukan. ”Agar bisa kembali ke Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Nurul Azizah menjelaskan, sesuai data Satgas TPPO, jumlah laporan kasus per 19 Juni bertambah menjadi 429 laporan dari sebelumnya 385 laporan. ”Lalu, korban yang diselamatkan mencapai 1.582 orang,” jelasnya. Jumlah tersangkanya bertambah menjadi 511 orang.

Di sisi lain, penanganan kasus TPPO menjadi perhatian perwakilan pemerintah di luar negeri. Pekan lalu Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Bangkok Sukmo Yuwono bersama Atase Polri Kombespol Endon Nurcahyo serta Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler II I Gusti Ngurah Ray Wibisana bertemu dengan pihak kepolisian Thailand. Pertemuan itu berkaitan dengan kasus TPPO 26 WNI yang sempat bekerja sebagai online scammer di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand.

Sebagaimana diketahui, 26 WNI terjebak TPPO untuk dipekerjakan sebagai online scammer di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand. Tim Gabungan Satgas Anti-TPPO Thailand bersama KBRI Bangkok, IOM, dan IJM akhirnya berhasil menyelamatkan mereka yang berada di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Seluruh WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yakni empat orang pada 5 Mei 2023 dan sisanya pada 6 Mei 2023.

Sementara itu, TNI-AL juga memberikan atensi terhadap TPPO. Kepala Dinas Penerangan TNI-AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady menyampaikan, tiga bulan terakhir, instansinya menggagalkan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang dilakukan melalui jalur laut. (idr/mia/syn/c19/fal)