Ketua PGRI Nilai Marketplace Guru Sulit Diterapkan di Sekolah Negeri

JawaPos.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akhirnya angkat bicara terkait gagasan layanan marketplace atau toko online untuk merekrut guru. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, kebijakan yang digagas Mendikbudriskek Nadiem Anwar Makarim itu sulit diterapkan di sekolah-sekolah negeri.

Dia menekankan bahwa program marketplace guru tersebut masih sebatas ide. Pada tataran implementasinya nanti, tentu bakal banyak mendapatkan respons dari berbagai pihak.

"Sama seperti dulu anak sekolah tidak perlu ijazah. Tetapi nyatanya tetap perlu ijazah juga," kata Unifah di Gedung Guru PB PGRI Jakarta Pusat pada Sabtu (17/6).

Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menuturkan, ide atau gagasan marketplace guru bisa diterapkan di sekolah-sekolah tertentu saja. Contohnya sekolah swasta yang sudah sangat maju dan mandiri. Sekolah seperti itu, memiliki keleluasaan merekrut guru. Termasuk nantinya melalui marketplace guru buatan pemerintah.

Namun untuk sekolah-sekolah negeri, Unifah mengatakan marketplace guru sulit untuk diterapkan. Apalagi undang-undang secara tegas menetapkan bawah negara berkewajiban memenuhi layanan pendidikan. Termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan guru.

"Di sekolah-sekolah negeri atau public school, tidak ada rekrutmen guru yang dibuka bebas seperti itu," katanya. Negara tentu memiliki skema untuk merekrut guru di sekolah negeri. Apakah itu melalui rekrutmen ASN PNS ataupun ASN PPPK. Jika sekolah negeri diberikan kebebasan merekrut guru sendiri-sendiri, termasuk melalui aplikasi marketplace guru, nanti akan memunculkan persoalan.

Unifah memgakui program atau ide marketplace guru adalah ide yang brilian. Hanya saja, penerapannya sebatas di sekolah-sekolah yang sangat maju dan mandiri. "Marketplace guru belum bisa diterapkan di sekolah-sekolah negeri," tegasnya. Unifah menuturkan internal PGRI sudah melakukan kajian mengenai ide atau gagasan marketplace guru tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gagasan marketplace guru disampaikan langsung Mendikbudristek Nadiem saat rapat bersama DPR berberapa waktu lalu. Ide itu muncul supaya sekolah bisa sewaktu-waktu merekrut guru baru. Untuk menggantikan jika ada guru yang pindah, pensiun, atau meninggal dunia.

Menurut dia, dengan marketplace guru itu, sistem rekrutmen guru tidak terpusat. Tidak menunggu dibuka proses seleksi ASN oleh pemerintah pusat. Guru yang bisa input data di sistem marketplace itu, tidak sembarangan. Diantaranya sudah lulus program pendidikan profesi guru (PPG) dan dinyatakan memenuhi kriteria sebagai calon ASN.

Pada kesempatan itu Unifah juga menyinggung penyelesaian persoalan guru honorer atau non ASN. Dia mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo, yang memutuskan tidak memberhentikan atau PHK guru honorer. "Pemerintah memutuskan mencari solusi yang terbaik," katanya.

Dia menuturkan sebelumnya sempat heboh kabar PHK bagi guru-guru honorer. Sebab di sekolah negeri, hanya ada guru ASN PNS dan ASN PPPK saja. Unifah menegaskan PGRI akan terus memperjuangkan hak-hak guru. Termasuk untuk bisa diangkat menjadi ASN.

Unifah menyayangkan ada kelompok lain yang membenturkan PGRI dengan pemerintah. "PGRI berkonsentrasi menangani guru. Jangan dibenturkan dengan pemerintah," katanya. Dia menegaskan PGRI menjadi mitra strategis pemerintah. Jika ada kebijakan yang kurang tepat, PGRI siap mengingatkan pemerintah. Dia mengaku komunikasi dengan Mendikbudristek Nadiem dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas berjalan dengan baik.