Haji 2021 Terancam Batal, DPR Sebut Publik Jangan Salahkan Pemerintah

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia terus melakukan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1442 H. Termasuk menyiapkan skenario bila terjadi pembatasan kuota jumlah jamaah haji, mulai dari pembatasan 50 persen, 30 persen, 25 persen, 20 persen, hingga 5 persen dari kuota normal serta penerapan protokol kesehatan.

Namun, Pemerintah Arab Saudi masih belum memberikan pernyataan resmi apakah penyelenggaraan haji tahun ini akan dilaksanakan seperti halnya tahun 2020 lalu, yakni hanya untuk orang di dalam wilayah Saudi dan para ekspatriat.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto pun menilai, bila tahun ini pemberangkatan jamaah haji terpaksa harus kembali batal seperti tahun lalu, bukan menjadi kesalahan pemerintah Indonesia.

“Sepertinya jamaah haji belum tentu berangkat di tahun ini. Saya kira bila ini terjadi, kesalahannya bukan di Indonesia,” kata Yandri dalam keterangan resminya, Selasa (1/6).

Ia menegaskan bahwa dari sisi persiapan, pemerintah sudah sangat siap memberangkatkan calon jamaah haji. "Tapi sekali lagi, yang memiliki kebijakan untuk menentukan boleh atau tidak berangkat adalah Arab Saudi,” ujar Yandri.

Pihaknya pun mengakui usaha maksimal dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta jajaran termasuk menteri luar negeri untuk mempersiapkan segala keperluan penyelenggaraan Ibadah Haji 2021.

“Mitigasinya luar biasa, dari segala persiapan secara teknis, kami sudah melihat kesungguhan dari Kementerian Agama,” tutur dia.

Yandri menuturkan, DPR memberikan kesempatan kepada Menag Yaqut untuk berkomunikasi dengan Presiden Jokowi agar pemerintah Indonesia dapat segera menentukan sikap terkait penyelenggaran ibadah haji ini.

“Karena, tahun lalu, Menag waktu itu mengumumkan pembatalan haji tanggal 10 Syawal. Hari ini sudah 19 Syawal, artinya sudah melebihi waktu-waktu yang kita harapkan bila mana kita akan memberangkatkan jamaah haji,” ungkap dia.

“Maka kami, akan mendukung, akan membackup dan sama-sama bertangung jawab bila mana apa pun keputusan Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan haji tahun ini bila mana sudah komunikasi dengan Presiden Jokowi,” pungkasnya.