Ramai Soal Miras, Ucapan Prabu Brahma Kumbara Soal Pemabuk Viral

JawaPos.com - Langkah Presiden Jokowi membolehkan minuman keras menuai kontroversi di masyarakat. Ada yang mendukung tapi banyak juga yang melayangkan penolakan karena kemudharatannya dinilai jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai manfaat yang diterima.

Jokowi diketahui telah meneken Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai landasan investasi miras di tanah air. Perpres tersebut adalah turunan dari UU Cipta Kerja yang mengatur bab pembukaan keran investasi miras di beberapa daerah seperti Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Di tengah kotroversi yang menyedot perhatian publik tersebut, muncul video berdurasi sekitar 3 menit 25 detik dari sinetron Brahma Kumbara. Di sana Prabu Brahma Kumbara menyoroti maraknya pembunuhan dilakukan oleh para pemabuk di kerajaan Madangkara.

Baca Juga: Miras Mau Dilegalkan, PKB: Kerusakan Generasi Mau Ditukar Investasi?

"Ini kesekian kalinya pembunuhan dilakukan oleh para pemabuk. Saya ingin kalian melaporkan secara jujur dan lengkap," kata Prabu Brahma Kumbara kepada para bawahannya.

Satu persatu anak buahnya angkat bicara mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat banyak yang mabuk karena warung tuak dan arak menjamur dimana-mana. Sebab tidak ada larangan berjualan minuman keras.

Salah satu bawahan Prabu Brahma Kumbara, Mantili, mengusulkan agar langsung membasmi para penjual minuman keras yang sudah meresahkan masyarakat di kerajaan. Namun Gusti Prabu menolak opsi tersebut.

"Kita tidak bisa bertindak tanpa berlandaskan undang undang Mantili. Meskipun hukum Malima jelas bisa dipakai untuk menahan para pemabuk. Yang perlu kita pikirkan adalah peraturan untuk pembuat dan penjualnya," kata Prabu Brahma Kumbara.

Ada juga yang menyatakan bahwa kerajaan sudah mematok pajak yang sangat tinggi kepada para penjual minuman keras. Dari pajak yang besar itu, dihasilkan penerimaan yang cukup besar sehingga banyak membantu perekonomian kerajaan.

Prabu Brahma Kumbara tegas menyatakan bahwa pendapatan yang diterima tersebut tidak sebanding apabila dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi di masyarakat akibat maraknya peredaran tuak dan minuman keras.

"Ada satu hal yang lebih penting dari sekedar pemasukan negara Paman Rangka. Yaitu rusaknya perilaku anak anak muda Madangkara. Apakah pemasukan hasil pajak itu mampu mengobati kerusakan yang sudah terlanjur terjadi," tegas Prabu Brahma Kumbara.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://youtu.be/REvI8sljBdw