Risma dan Saiful Ilah Inspirator Pembangunan

JawaPos.com- Dua kepala daerah asal Jawa Timur (Jatim), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, menyabet penghargaan dari Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara). Keduanya masuk dalam 21 kepala daerah untuk kategori Inspirator Pembangunan Daerah Tahun 2017.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara Adi Prasetyo menyatakan, pihaknya sudah melakukan kajian terhadap kepala daerah di seluruh Indonesia. Hasilnya, ke-21 kepala daerah dipandang memiliki inovasi, terobosan, dan gagasan yang menginspirasi elemen pemerintahan maupun masyarakat dalam membumikan otonomi daerah.

’’Hasilnya pun dapat dirasakan secara nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh masyarakat,’’ ujarnya.

Penghargaan serupa diberikan kepada gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Untuk kota, penghargaan diraih wali kota Bitung, Mataram, dan Palu. Untuk kabupaten, penghargaan diberikan kepada bupati Banggai, Bantaeng, Buol, Gianyar, Kutai Kartanegara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Morowali, Tabanan, dan Tanah Bumbu.

Pras mengungkapkan, inovasi yang ditunjukkan 21 kepala daerah itu beragam. Wali Kota Risma, misalnya, dinilai sebagai sosok yang mampu menerapkan manajemen kota berbasis elektronik yang mudah, simpel, dan bebas pungli. ’’Dia juga mampu mengimplementasikan program Surabaya Single Windows dan pembenahan tata kelola wilayah kota,’’ jelasnya.

Ada juga Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang dinilai dapat mewujudkan smart city dengan komitmen menerapkan e-government. Lalu, Bupati Buol Amiruddin Rauf yang menjalankan program tanah bagi rakyat sebagai implementasi reformasi agraria. Juga, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti yang berhasil membangun puluhan desa wisata.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan semua kepala daerah untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Sebab, tidak ada sedikit pun gerak pemda yang tidak diawasi. Baik itu oleh aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan, maupun masyarakat sipil. ’’Semua secara diam-diam itu mengawasi. Semua menilai,’’ tutur politikus PDIP tersebut.

Karena itu, dia meminta kepala daerah tidak lagi bermain-main dengan penyelewengan kebijakan atau anggaran. ’’KPK itu selalu tahu lho, jadi hati-hati,’’ tegasnya. (far/c14/fat)