DPR Desak Koruptor Dana Bencana BNPB Dihukum Berat, Minta KPK Tak Tebang Pilih 

Adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendesak agar para pelaku dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dijatuhi hukuman berat. Pernyataan itu tersebut disampaikan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Legislator Fraksi PKB itu menilai, dugaan penyimpangan anggaran kebencanaan sebagai tindakan yang melukai rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, perkara ini menjadi semakin memprihatinkan karena mencuat ketika Indonesia tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan penanganan intensif serta dukungan pendanaan yang memadai.

“Saya sangat prihatin dengan kasus dugaan korupsi dana kebencanaan di BNPB ini. Apalagi, kasus tersebut mencuat saat Indonesia sedang menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Ini sungguh menyakiti hati masyarakat yang sedang membutuhkan kehadiran negara dalam penanganan bencana,” kata Hasbiallah kepada wartawan, Kamis (15/10).

Politikus yang akrab disapa Hasbi itu menjelaskan, anggaran kebencanaan memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana dan membutuhkan pertolongan dalam situasi darurat. Oleh sebab itu, setiap dugaan penyalahgunaan dana tersebut harus ditangani secara serius dan tidak boleh mendapatkan toleransi.

Ia mengingatkan, dampak korupsi dana kebencanaan tidak sebatas pada potensi kerugian keuangan negara. Praktik tersebut juga berisiko menghambat upaya penanggulangan bencana, mengganggu distribusi bantuan, hingga memperberat kondisi masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat.

Hasbi pun mendesak KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan pihak lain dari unsur pemerintah maupun swasta. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, independen, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun.

“Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas. Tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada pihak yang berusaha melindungi pelaku, dan tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum. KPK harus berani mengusut perkara ini sampai ke akar-akarnya,” tegas Ketua DPW PKB Jakarta itu.

Selain mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, Hasbi meminta penyidik menelusuri aliran dana, proses pengadaan barang dan jasa, serta kemungkinan adanya pihak lain yang menerima keuntungan dari dugaan tindak pidana tersebut. Menurutnya, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.