Inkonsistensi Penghitungan Kerugian Negara dalam Kasus Timah Jadi Sorotan

JawaPos.com - Keputusan Mahkamah Agung (MA) mengoreksi putusan kasus korupsi tata kelola penambangan bijih timah PT Timah Tbk mendapat sorotan. Apalagi MA menyatakan bahwa kerugian lingkungan Rp 271 triliun bukan kerugian keuangan negara.

Pertimbangan itu tercantum dalam putusan kasasi mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah periode April 2017 hingga Februari 2020, Alwin Albar. Putusan itu dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda meminta konsistensi pengadilan dalam hitung kerugian keuangan pada perkara korupsi. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menjadi acuan utama perhitungan kerugian.

Contohnya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola PT Timah. Kejaksaan Agung sebelumnya menghitung kerugian negara sekitar Rp 300 triliun.

Baca Juga:MA Koreksi Kerugian Negara dalam Kasus Timah, Rp 271 Triliun Tak Tepat

Namun dalam putusan kasasi kasus tersebut, MA menyatakan komponen kerugian lingkungan Rp 271 triliun tidak tepat dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara. Mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah itu adalah Alwin Albar.

"Kejaksaan memang tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk menghitung kerugian keuangan negara. Kapasitas dan kompetensinya ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Huda kepada wartawan, Minggu (9/8).

Huda menegaskan kewenangan BPK dalam perhitungan kerugian keuangan negara berdasar aturan hukum kuat. Hal itu diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Perma, UU Keuangan Negara, dan UU BPK.

Ia juga menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, terutama Penjelasan Pasal 603, mengatur penghitungan kerugian keuangan harus metode seragam.

"Penghitungan keuangan negara jadi kewenangan lembaga negara yang mengaudit keuangan, dalam hal ini leading sector-nya ada pada BPK," tegasnya.