Pemerintah Didorong Redam Perang Narasi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

JawaPos.com - Proses hukum terhadap eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diwarnai perang narasi.

Tak sedikit buzzer dan influencer menyuarakan narasi pro dan kontra. Pemerintah dan aparat didorong turun tangan agar tidak terjadi bias dalam persepsi publik terhadap kasus tersebut.

Menurut pemerhati media sosial Tuhu Nugraha, pro dan kontra merupakan hal biasa di alam demokrasi, termasuk di media sosial. 

Yang berbahaya adalah manipulasi narasi, deepfake menyesatkan, intimidasi, fitnah, serta konflik kepentingan yang tersembunyi.

Baca Juga:Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Jaksel

Semua berpotensi mengaburkan fakta dalam proses hukum yang berjalan. Karena itu, harus ada campur tangan pemerintah dan aparat untuk meredam.

”Tidak semua kritik dapat langsung disebut hoaks, kritik harus dijawab dengan data dan bukti, bukan sekadar label,” kata dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (1/8).

Tuhu menilai, pemerintah dan aparat penegak hukum punya tanggung jawab besar untuk meredam kekacauan informasi yang bermunculan tanpa dasar.

Dia menyebut, legitimasi institusi hanya bisa dibangun melalui transparansi, konsistensi, dan perlakuan hukum yang adil. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah termakan disinformasi.

Karena itu, Tuhu menekankan bahwa yang seharusnya dibatasi dan ditindak bukanlah perbedaan pendapat di ruang publik, melainkan beberapa hal yang bisa mengaburkan fakta dalam proses hukum.

Baca Juga:Anggota DPR Dorong Komjak Eksaminasi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Jangan sampai perang narasi itu menjadi polarisasi yang meluas. Apalagi sampai keluar dari ruang digital. Publik perlu dijaga agar tidak termakan buzzer atau pendengung.