Tim 9 Kejagung Dinilai Perlu Pendampingan KPK untuk Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Febrie Adriansyah

JawaPos.com - Pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita meminta Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut secara menyeluruh dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Menurutnya, penyidikan tidak boleh berhenti pada satu tersangka apabila ditemukan indikasi adanya pihak lain yang memiliki peran dalam perkara tersebut.

Romli menjelaskan, dugaan keterlibatan pihak lain dapat dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai penyertaan tindak pidana. Ketentuan tersebut mengatur pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

"Salah satu aspek paling sensitif dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia adalah penetapan penyertaan pidana (deelneming) terhadap pihak-pihak lain yang diduga turut serta dalam tindak pidana korupsi maupun TPPU," kata Romli kepada wartawan, Selasa (28/7).

Baca Juga:Resep Ayam Filet Saus Mentega Favorit Keluarga, Gurih, Manis, dan Menggugah Selera

Ia mengatakan informasi yang beredar menyebut adanya sejumlah tokoh penting yang patut dikaji keterlibatannya secara cermat. Menurutnya, baik pihak dari internal Kejaksaan Agung maupun pihak eksternal dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP apabila terdapat sedikitnya dua alat bukti yang menunjukkan adanya kesamaan kehendak dengan mantan Jampidsus tersebut.

Ia menyebut, penerapan pasal penyertaan harus memenuhi unsur-unsur hukum yang jelas. Salah satunya terkait pembuktian bahwa pihak yang diduga terlibat mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan.

"Unsur kedua mensyaratkan bahwa pihak terkait harus terbukti secara hukum menghendaki atau willen terjadinya tindak pidana tersebut. Kehendak ini merupakan manifestasi dari sikap batin (mens rea) yang menjadi fondasi pertanggungjawaban pidana subjektif," ujar dia.

Selain itu, Romli mengingatkan bahwa doktrin hukum pidana juga mengenal perbedaan antara kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Karena itu, Tim 9 diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal penyertaan agar tidak terjadi kekeliruan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Ia menegaskan, sikap batin semata tidak cukup untuk menjerat seseorang dengan pasal pidana. Harus terdapat perbuatan nyata yang menunjukkan adanya kehendak jahat sebagaimana diatur dalam doktrin hukum pidana.

Baca Juga:Pemkot Surabaya Cari Dirut KBS Baru, Syaratnya Kompeten Urus Satwa

"Doktrin hukum pidana sejak pertengahan abad ke-19 telah mewanti-wanti keberadaan delik dolus dan delik culpa karena akibat sanksi pidana sangat tajam," tegas Romli.

Di sisi lain, Romli meminta Tim 9 Kejagung menyampaikan setiap perkembangan penyidikan kepada publik secara terbuka. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.