Pengamat Menilai Independensi jadi Faktor Penting dalam Penyidikan Kasus Korupsi

JawaPos.com - Pengusutan dugaan korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara yang tengah dilakukan Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri tengah menjadi sorotan publik.

Kasus yang diduga berkaitan dengan pemadaman listrik (blackout) di Sumatera dan sejumlah wilayah lain itu disebut-sebut melibatkan pihak-pihak penting, sehingga proses penanganannya diharapkan berjalan secara terbuka dan akuntabel.

Penanganan dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara korupsi jumbo disoroti banyak pihak. Terlebih, sejumlah penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian dirumorkan terkait dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah.

Baca Juga:Ramalan Zodiak Gemini Besok, Jumat 10 Juli 2026: Berani Mengambil Langkah Baru, Kesempatan Emas Menanti di Depan Mata

Tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya turut menggeledah kediaman Febrie. 

Terkait hal tersebut, Pengamat kepolisian Prof. (Ris) Hermawan Sulistyo, M.A., Ph.D., APU, menilai proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian sejauh ini telah berjalan sesuai prosedur.

Menurut Hermawan, penyidik memiliki tahapan yang harus dilalui untuk mengumpulkan alat bukti sebelum menarik kesimpulan hukum dalam suatu perkara.

"Kinerja penyidik dalam mengusut dugaan kasus tersebut berjalan sesuai prosedur. Proses pencarian bukti empiris untuk menarik kesimpulan hukum merupakan bagian dari standar operasional penyelidikan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (9/7).

Baca Juga:Pengadaan Kapal Perang di Tengah Tekanan Fiskal Harus Efisien

Hermawan meyakini kepolisian tidak akan gegabah mengambil langkah penegakan hukum, termasuk melakukan upaya paksa, apabila alat bukti yang dipersyaratkan belum terpenuhi.

Karena itu, ia meminta publik memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, mengingat perkara tersebut telah menjadi perhatian masyarakat, proses penanganannya juga harus dijalankan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.