Polda Metro Jaya Amankan 351 Orang di DPR, Hampir 200 di Antaranya Anak Dibawah Umur

JawaPos.com – Aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (25/8) berujung ricuh. Polda Metro Jaya mencatat, sebanyak 351 orang diamankan. Sementara 196 orang di antaranya adalah anak di bawah umur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pihaknya mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat. Namun, ada kelompok lain yang justru bertindak anarkis.

"Komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya jelas, setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat akan kami layani dan amankan. Namun ada pihak lain di luar massa penyampai pendapat yang justru melakukan perusakan dan penyerangan," ujar Ade Ary, Selasa (26/8).

Ia mengungkap, kelompok perusuh merusak separator busway, pagar depan DPR, melempari kendaraan di jalan tol, hingga menyerang aparat.

Di lokasi aksi, kata Ade Ary, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo yang memimpin pengamanan sudah melakukan berbagai tahapan imbauan secara persuasif. Namun, karena tidak diindahkan, akhirnya penertiban dilakukan.

Selain itu, hasil tes urine menunjukkan tujuh orang dewasa positif narkoba, enam terkait sabu dan satu terkait benzoat. Kasus tersebut kini ditangani Direktorat Narkoba.

Ratusan anak yang diamankan diketahui datang dari berbagai wilayah, mulai dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, hingga Sukabumi. Polisi menduga, mereka hadir karena ajakan melalui media sosial.

"Kami imbau orang tua lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak mudah terprovokasi ajakan-ajakan di medsos. Aksi unjuk rasa bukan tempat bagi pelajar," tegas Kabid Humas.

Ade Ary memastikan 196 anak tersebut seluruhnya telah dipulangkan ke orang tua mereka masing-masing.

KPAI Sayangkan Anak Dibawah Umur Ikut Aksi

Komisioner KPAI, Sylvana Maria menyayangkan masih banyak anak sekolah atau pelajar yang ikut aksi. Bahkan ada yang masih duduk di bangku SMP.

"Jumlahnya cukup besar, ada 196 anak. Mereka sebagian besar ikut karena ajakan teman atau media sosial, tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini tentu merampas waktu belajar dan masa depan mereka," jelasnya.

Sylvana menegaskan, akar masalah keterlibatan anak dalam aksi massa harus diusut. Ia juga mengajak semua pihak untuk melindungi anak-anak dari aktivitas politik jalanan.

"Kami berharap anak-anak bisa menyalurkan aspirasi dengan cara yang benar, di keluarga, di sekolah, atau forum resmi yang sesuai. Mereka harus belajar menyampaikan pendapat secara positif dan konstruktif, bukan ikut-ikutan dalam aksi yang berisiko," ucapnya.