Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, ICW: Pemberantasan Korupsi Jangan Sekadar Omon-Omon

JawaPos.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menunjukkan masih ada celah rasuah di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Atas kondisi itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar pemberantasan korupsi tidak omon-omon belaka. 

Peneliti ICW Almas Sjafrina menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh JawaPos.com ihwal OTT pertama terhadap anggota Kabinet Merah Putih. Meski belum dibuka kepada publik secara terperinci, Immanuel atau akrab dipanggil Noel diduga terlibat korupsi lewat modus pemerasan berkaitan dengan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

”Yang perlu dilakukan (oleh Presiden Prabowo), mulai sekarang bicara soal pemberantasan korupsi jangan sekedar omon-omon,” kata Almas. 

ICW menyesalkan anggota kabinet yang dipimpin Prabowo sudah ada yang terjaring operasi senyap Lembaga Antirasuah. Padahal, kabinet tersebut baru hitungan bulan berlayar sejak dipilih dan dilantik oleh Prabowo. Bahkan, belum genap satu tahun bertugas di pemerintahan. Menurut dia, OTT KPK terhadap Noel harus jadi peringatan untuk Prabowo. 

”Bisa dimulai dari pemilihan menteri yang betul-betul menimbang rekam jejak, kompetensi, dan integritas,” imbuhnya. 

Sejauh ini, ICW melihat bahwa pemilihan menteri dan wakil menteri oleh Prabowo kental dengan nuansa bagi-bagi jabatan. Sementara poin yang lebih penting terkait dengan rekam jejak, profesionalisme, dan integritas para pejabat negara kurang tampak. Karena itu, sejak awal ICW cukup khawatir terhadap para menteri dan wakil menteri pilihan Prabowo.   

”Penyelenggara negara dan kader partai juga tidak cukup dihimbau untuk tidak korupsi. Tapi, buat sistem pencegahan dan penegakan hukum yang kuat dan independen,” ungkap Almas. 

OTT KPK terhadap Noel diakui oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli sebagai pukulan telak. Apalagi bila dugaan korupsi tersebut memang berkaitan dengan sertifikasi K3. Menurut dia, itu sangat mengkhawatirkan. Sebab, saat ini Kemenaker masih berusaha keras untuk menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan dengan K3.