Ketua KPK Setyo Budiyanto Pastikan OTT Bupati Koltim Abdul Azis Tidak Bernuansa Politik

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan tidak ada unsur politik dalam OTT Bupati Koltim Abdul Azis. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan, tidak ada unsur politik dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mentersangkakan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis, beberapa waktu lalu. KPK menegaskan OTT tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam.

Hal itu disampaikan Setyo Budiyanto menanggapi pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo dan Ahmad Sahroni dari Fraksi NasDem soal OTT terhadap Bupati Koltim Abdul Azis.

"Saya kira sudah jelas ya, jawaban kami bahwa yang pertama kami melakukan kegiatan itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, kemudian dari situ kami dalami dengan melakukan tindakan penyelidikan," kata Setyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).

Menurutnya, melalui proses penyelidikan tim penindakan KPK mengungkap adanya unsur dugaan suap yang menjadi target OTT.

Baca Juga: Geledah Kantor Kemenkes di Jakarta, KPK Cari Bukti Kasus Suap Bupati Koltim Abdul Azis
 
"Ini kan perkaranya suap, disitu ada serah terima uang, ada pemberian-pemberian yang sebelumnya, bahkan ada rencana-rencana, semuanya sudah kami ungkap," tegasnya.

Pimpinan KPK berlatar belakang Polri itu memastikan, setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan akuntabilitas dan profesionalitas.

"Kami lakukan secara akutabilitas, proportional, kemudian memperhatikan kepentingan masyarakat untuk kepentingan umum," ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Legislator Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyinggung OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis. Ia menyoroti waktu pelaksanaan OTT tersebut yang dinilai bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, di mana Abdul Azis juga hadir sebagai peserta.

Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Partai NasDem, Rudianto mengingatkan agar KPK tidak menjadikan OTT sebagai alat politik. Menurutnya, tindakan semacam itu bisa menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

"Bung Hatta mengatakan, ini bukan kata Rudi Lallo, kalau penegak hukum jadikan alat politik, maka rusaklah negeri ini," ucap Rudianto Lallo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).

Ia menegaskan, penegakan hukum harus murni berlandaskan pada motif hukum, bukan kepentingan lain. 

“Sebagai anak bangsa, saya sebagai mitra KPK, tentu kami hanya bisa mengingatkan untuk tidak ada betul-betul kasus yang diselidiki atas nama pendidikan masyarakat, murni motifnya hukum,” pungkasnya.