Istri Brigadir Nurhadi Minta Perlindungan LPSK, Tersangka Misri Puspitasari Ajukan Diri Sebagai JC

JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 3 permohonan dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi. Termasuk permohonan perlindungan yang disampaikan oleh pihak keluarga dan pengajuan diri sebagai justice collaborator dari tersangka Misri Puspitasari. Selain itu, LPSK juga mendapat permohonan perlindungan yang dimintakan oleh seorang saksi. 

Dalam keterangan resmi pada Senin (28/7), LPSK menyampaikan bahwa 3 permohonan tersebut mendapat setelah mereka melakukan langkah proaktif. Yakni turun langsung ke Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mencari tahu lebih jauh ihwal kematian Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan, Lombok Utara pada 16 April lalu. Mengingat kasus itu melibatkan 2 perwira polisi sebagai tersangka. 

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati yang turun langsung ke NTB menyampaikan bahwa atensi LPSK terhadap kasus tersebut cukup besar. Dia berharap pihaknya dapat membantu penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tindak pidana yang terjadi dan menewaskan seorang polisi tersebut. 

”Penelaahan yang sedang dilakukan ini masih analisis awal, termasuk memutuskan JC layak diberikan atau tidak. Penghargaan bagi JC dapat diberikan jika tersangka memang dapat membuat sebuah kasus menjadi terang,” kata Sri.

Misri merupakan 1 di antara 3 tersangka. Selain Msiri, Polda NTB menetapkan Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ipda Haris Chandra sebagai tersang. Mereka dijerat menggunakan Pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau Pasal 359 juncto Pasal 55 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Sampai saat ini LPSK masih melakukan penelaahan untuk mengumpulkan informasi  berkaitan dengan kasus tersebut LPSK juga akan melakukan analisis dari tim psikolog serta analisis kemungkinan ancaman yang diterima. Selain itu, proses penelaahan keterangan, surat, atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan juga dilakukan sebelum diterimanya. 

”Upaya proaktif yang dilakukan LPSK sesuai dengan mandat Pasal 29 ayat 2 UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan,” ujarnya. 

LPSK pun menjelaskan bahwa istri Brigadir N mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK berupa Bantuan Rehabilitasi Psikologis, Penghitungan Restitusi, dan Bantuan Biaya Hidup sementara, dan Layanan Pemenuhan Hak Prosedural. Tersangka Misri mengajukan diri menjadi justice collaborator. Kemudian seorang saksi lainnya mengajukan permohonan perlindungan berupa Layanan Pemenuhan Hak Prosedural.