Satgas Pangan Beber Perkembangan Pengusutan Beras Oplosan, Mentan Tegaskan Potensi Kerugian Konsumen Tembus Rp 99 Triliun

JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menyampaikan perkembangan pengusutan kasus beras oplosan. Sejumlah produsen sudah menjalani pemeriksaan. Proses masih terus bergulir di kepolisian.

Langkah Satgas Pangan itu mendapatkan respon positif dari Kementerian Pertanian (Kementan). Pasalnya penjualan beras tidak sesuai mutu, merugikan masyarakat atau konsumen. Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan penjualan beras kemasan tidak sesuai mutu maupun takaran, merugikan masyarakat.

Kementan menghitung, kerugian konsumen bisa mencapai Rp 99 triliun. Nilai kerugian ini sangat besar, setara dengan anggaran Kejaksaan untuk 4 tahun lebih. Sebagai catatan APBN Kejaksaan tahun ini sekitar Rp 23,3 triliun.

Tingginya nilai kerugian masyarakat itu, membuat Amran berkomitmen untuk mengusutnya. Dia lantas menyerahkan 212 merek beras kemasan yang tidak sesuai mutu. Baik itu dari sisi kualitas spesifikasi maupun takaran beratnya.

“Kita hitung kira-kira Rp 99 triliun potensi kerugian masyarakat. Itu adalah perbuatan yang jahat,” tegas Amran dalam keterangannya (24/7).

Dia menambahkan upaya tegas untuk pemberantasan mafia pangan tersebut mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Amran mengungkap, Prabowo telah memberikan instruksi langsung agar tidak ada kompromi terhadap pelanggaran regulasi.

“Pak Presiden minta, kalau masih tidak sesuai regulasi yang ada, harus ditindak tegas. Tidak ada lagi ruang diskusi,” ujar Mentan Amran.

Dia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas pengusaha ataupun produsen yang terbukti melakukan kecurangan. “Seluruh pengusaha beras seluruh Indonesia yang tidak mengikuti aturan harus ditindak," tandasnya.

Amran mengatakan, saat ini sejumlah negara lain mengalami krisis pangan. Maka kondisi pangan di Indonesia harus dijaga. Tidak boleh ada oknum atau mafia pangan yang memanfaatkan peluang meraup keuntungan, di tengah stok pangan yang melimpah.

Amran juga memastikan bahwa pasokan beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Selama bulan ini pemerintah akan menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras dalam rangka program perlindungan sosial. Kemudian juga membuka keran untuk 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sampai akhir 2025.

Beras SPHP dijual murah, dengan tujuan menurunkan harga beras premium yang sudah di atas harga eceran tertinggi (HET).
Dengan stok nasional mencapai 4,2 juta ton, Kementan optimistis harga akan segera stabil. Bagi Amran, tidak ada alasan untuk memainkan harga di tengah pasokan yang melimpah.

"Pemerintah akan terus mengawal distribusi hingga ke tangan konsumen," tandasnya.