Tak Hadir Praperadilan Hasto Kristiyanto, Ketua KPK Bantah Sengaja Ulur Waktu

JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan, pihaknya tidak mengulur waktu, karena tidak menghadiri sidang praperadilan perdana yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Selasa (21/1) kemarin. Ia beralasan, tugas biro hukum KPK tidak hanya mengurus praperadilan Hasto Kristiyanto.

"Coba kita lihat kembali lah, kita kan tidak mengulur waktu. Artinya kan tugasnya biro hukum tidak hanya menangani masalah HK saja," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/1).

Setyo menegaskan, tim biro hukum KPK harus mempersiapkan perlawanan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto.

"Kemudian segala sesuatunya kan harus dipersiapkan, tidak hanya sekedar data bawa badan, kita harus menyiapkan dokumennya, kita harus menyiapkan segala alat bukti yang nanti akan disajikan dalam proses persidangan. Nah itu kan bagian daripada persiapan untuk bisa menghadapi proses gugatan praperadilan yang diajukan oleh pihak tersangka," tegas Setyo.

Mantan Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) itu menyatakan, bukan kali ini saja KPK meminta permohonan waktu. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada hakim terkait praperadilan Hasto.

"Ya silakan saja kalau dari pihak mereka menyampaikan seperti itu, semuanya kan diputuskan sama hakim. Keputusan hakim lah yang nanti kita jalankan," ucap Setyo.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sebelumnya terpaksa harus menunda sidang permohonan praperadilam yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Persidangan itu ditunda, karena pihak termohon dalam hal ini KPK tidak hadir.

"Termohon (KPK) hari ini belum hadir, kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang 16 Januari pasca termohon dipanggil pengadilan untuk hadir pada hari ini, silakan dari kuasa pemohon untuk melihat suratnya," ucap Hakim Tunggal Djuyamto di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (21/1).

Djuyamto menjelaskan, pihaknya secara resmi telah menerima surat permintaan penundaan dari KPK. Menurutnya, KPK meminta ditunda selama tiga minggu. Namun, PN Jaksel hanya berkenan menunda persidangan selama dua minggu ke depan.

"Ini surat resmi dari Termohon minta penundaan tiga minggu, untuk itu kami sudah bersikap untuk menunda hanya paling lama dua minggu. Kalau kita tunda seminggu pas hari libur, libur panjang," ujar Djuyamto.

Karena itu, PN Jaksel meminta KPK untuk hadir dalam panggilan sidang berikutnya, yang akan digelar pada 5 Februari 2025.

"Saya kira teman-teman juga mau libur panjang kan. Jadi kita tunda sidang berikutnya atau panggilan yang kedua, yaitu hari Rabu 5 Februari 2025," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Langkah hukum itu ditempuh Hasto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku oleh KPK.

Dalam sidang praperadilan ini, Hasto menyiapkan 12 pengacara untuk melawan KPK. Hasto mendapat bantuan hukum dari PDIP dengan Ketua Tim Hukum Todung Mulya Lubis.