KPK Panggil Bos Bank Yudha Bakti Terkait Kasus Korupsi Nurhadi

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Bank Yudha Bakti, Tjandra Mindharta Gozali dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat mantan Sekertaris MA, Nurhadi. Pemeriksaan terhadap Tjandra merupakan penjadwalan ulang, karena sebelumnya mangkir pada Kamis (25/6).

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka NHD," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (30/6).

Tjandra yang juga pemegang saham PT Gazco Plantations Tbk (GZCO) telah diultimatum untuk menghadiri pemanggilan penyidik KPK. Sebab ada konsekuensi hukum jika dia kembali mangkir dari pemanggilan KPK. "Karena ada konsekuensi hukum apabila tidak hadir tanpa keterangan," tegas Ali.

Selain Tjandra, KPK mengagendakan enam saksi lainnya untuk melengkapi berkas penyidikan Nurhadi. Mereka diantaranya, seorang wiraswasta bernama Sali, Muhtar Sanusi Ketua RW 003 Kel. Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Bogor, Ayub Ketua RT 003/RW 003 Kel. Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Bogor, serta tiga tukang kebun, masing-masing bernama Mahmud, Ahmad Wahib, dan Rahmat.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Sedikitya ada tiga perkara bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangaka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra masih menjadi buronan KPK.

Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair
Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.