Alat Kelamin AU Luka? Polisi Minta Masyarakat Percaya Hasil Visum

JawaPos.com - Kasus perundungan dan penganiayaan yang diterima AU, masih menjadi sorotan. Apalagi sejak kasus ini mencuat, viral di medsos, alat kelamin siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat itu dicolok salah satu pelaku.

Namun berdasarkan hasil visum, baik pihak rumah sakit maupun Kepolisian menyatakan tidak ada kerusakan atau luka di bagian alat vital korban tersebut.

Karena itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri meminta semua pihak melihat pada fakta yakni hasil visum. Visum menyatakan tidak ada luka memar atau membahayakan dari seluruh organ tubuh AU. Termasuk di bagian kemaluannya.

Photo

AU korban kekerasa dari teman-temannya. (Shando Safela/Pontianak Post)

"Sudah dirontgen, CT Scan, semua dalam keadaan normal. Kita tidak boleh kembali pada opini," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/4).

Soal apakah ada pencocokan hasil visum dengan keterangan para saksi, Dedi menerangkan, siapapun bisa menyampaikan keterangan. Namun, yang paling tidsk bisa digugat adalah visum.

"Visum yang diberikan ahli sesuai kompetensinya. Kalau keterangan bisa berubah-ubah. Kalau visum itu bukti autentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah," jelas Dedi.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu lantas meminta kepada publik untuk tidak terlalu percaya dengan Informasi yang disebar di media sosial. Informasi yang layak dibaca harus berdasarkan sumber yang jelas, kredibel, bisa di konfirmasi dan klarifikasi, serta memiliki kompetensi.

Photo

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (Dok JawaPos.com)

Jika sumbernya tidak memiliki kompetensi, membuat opini sendiri kemudian membuat tulisan atau narasi secara sistematis, lalu dikirim ke medsos, semua akan mudah percaya, padahal narasinya jauh dari fakta sebenarnya.

"Logika berfikir kita harus cermat dan dalam. Kalau semua medsos kita percaya ya semua masyarakat jadi miskom, mis interpretasi," kata dia.

Dedi menerangkan, sejauh ini polisi mendengar kabar bahwa Komisi Perlindungan Perempuan Anak Daerah Kalbar akan melaporkan pemilik akun twitter yang membuat suatu narasi terkait AU. Sehingga, narasi tersebut membentuk opini publik di luar fakta yang sebenarnya.

'Ini berbahaya, oleh karenanya dark pihak Komisi Perlindungan Anak akan konsultasi dengan Direktorat Krimsus Polda Kalbar terkait masalah akun yang menyebarkan narasi yang tidak sesuai fakta sebnarnya," pungkas Dedi.

Photo

Photo