Komnas HAM Kritik Cara Pandang Kedua Paslon Cawapres pada Debat Ketiga

JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat bicara terkait pasca debat ketiga calon wakil presiden yang telah berlangsung Minggu malam (17/3). Dia mengingatkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, untuk mengedepankan prinsip pemerataan dan kesetaraan dalam misi dan program yang dihadirkan.

Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin menilai cara pandang kedua pasangan calon masih cenderung Jawasentris. "Iya (terjadi di) selama tiga kali debat ini, apalagi yang kemarin itu (debat ketiga). Dalam konteks HAM itu ada prinsip kesetaraan, penyetaraan," kata Amiruddin dalam Catatan Kritis Terhadap Komitmen HAM Cawapres di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3).

Menurut Amiruddin, tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya kental dengan perspektif HAM. Sebab, tema tersebut menyangkut hak dasar manusia.

Namun, dia menyesalkan cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno tak mengedepankan perspektif HAM. "Tema debat semalam adalah sebenarnya tema yang sangat HAM karena menyangkut pelayanan kepada segenap rakyat. Semacam janji untuk lima tahun ke depan. Tapi saya melihat, mungkin kedua cawapres kita belum familiar dengan UU Nomor 11 tahun 2005. Sehingga eksplorasinya enggak berkembang," ujarnya.

Dia menuturkan, semestinya kedua paslon berkaca pada UU Nomor 11 tahun 2005 terkait Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang salah satu indikator terpenuhinya ialah hak dalam pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya adalah ketersediaan. Amiruddin menilai kedua cawapres tidak mengeksplorasi rancangan jangka panjang program yang ditawarkan.

"Kita belum lihat ketersediaan seperti apa yang mau dirancang lima tahun ke depan untuk menjawab persoalan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak melihat republik ini banyak wilayah, pulau-pulau kecil, tersebar di pedalaman-pedalaman, bagaimana ke depan itu dalam 5 tahun berikutnya?" jelas dia.

Dia menegaskan, pemenuhan hak pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya harus menjangkau sebanyak mungkin rakyat Indonesia. "Dan jika dia diadakan, mesti terjangkau. Nah itu yang saya lihat, sehingga prinsip ini tidak terelaborasi," tuturnya.

Amiruddin mengingatkan, apabila terpilih, siapun calonnya maka perlu memilik program-program yang bisa menjadi acuan pembangunan negara. "Seluruh gagasan inilah yang dipakai Bappenas untuk membuat acuan pembangunan nasional. Nah, kalau dari kandidatnya saja enggak jelas apa yang dituju, bagaimana nanti terjemahan dalam rancangan acuan pembangunan ke depan," pungkas dia.