PT Pegadaian Gandeng KPK untuk Cegah Korupsi di Lembaganya

JawaPos.com - PT Pegadaian (Persero) berupaya memastikan penerapan prinsip good corporate covernance (GCG) bisa dijalani oleh pejabat dan para pegawainya dengan cara menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh Direktur Utama Pegadaian Sunarso dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Kantor Pusat Pegadaian, Senin (6/8).

"Dengan penandatanganan ini, kami meyakini reputasi Pegadaian sebagai lembaga keuangan BUMN yang terpercaya selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG secara baik dan benar. Pegadaian selalu berkomitmen untuk selalu menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness," ungkap Sunarso saat konferensi pers di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta Pusat, Senin (6/8).

Selain itu, menurut Sunarso kerja sama ini dilakukan dalam rangka mencegah gratifikasi yang jadi salah satu upaya Pegadaian untuk membangun integritas. Integritas merupakan salah satu corporate value Pegadaian maupun value dari BUMN.

Dia juga menyebut hal tersebut sejalan dengan transformasi yang sedang gencar dilakukan oleh Pegadaian, meliputi 2 (dua) area penting yakni transformasi di area digital dan transformasi di area culture.

"Tentunya ini memberikan semangat dan meningkatkan rasa percaya diri bagi kita semua bahwa apa yang kita telah laksanakan menjadi suatu hal yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan pengendalian gratifikasi di bisnis keuangan," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, komitmen bersama ini akan membantu lembaganya dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di sektor keuangan.

Dia juga berharap penandatangan komitmen tersebut dapat meningkatkan prinsip GCG di seluruh cabang Pegadaian di Indonesia.

"Prinsip good corporate governance Pegadaian jika diterapkan akan membantu lebih baik industri keuangan," katanya.

"Selama ini MoU ditandatangani tidak ada yang berubah. Pegadaian ini sedang transformasi KPK mau ikut dan berkontribusi di program itu. Karena BUMN menjadi fokus dari KPK juga," pungkasnya.