Sebut MK 'Goblok', Pakar Hukum: OSO Bisa Dipidana

JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO) melontarkan kata 'MK itu goblok' yang merendahkan marwah lembaga konstitusi. Pernyataan itu mendapat kecaman langsung dari lembaga konstitusi.

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikchar Hadjar menilai pernyataan Ketua Umum Partai Hanura merupakan bentuk penghinaan kepada lembaga peradilan.

"Pernyataan itu sudah dapat dispesifikasi sebagai contempt of court (penghinaan terhadap peradilan)," kata Fikchar kepada JawaPos.com, Rabu (1/8).

Menurut Fikchar, bentuk penghinaan yang disampaikan OSO dapat dilaporkan sebagai pelanggaran pidana, karena telah mencederai hakim konstitusi.

"Tapi Undang-Undang atau aturan RKUHP belum disahkan, namun pernyataan OSO bisa dilaksanakan," ucap Fikchar.

Sebagai perwakilan rakyat, kata Fikchar, seharusnya OSO tidak melontarkan kata yang kurang mendidik untuk masyarakat. Apabila ada berselisih pendapat, maka disampaikan melalui mekanisme yang beradab.

"Tapi itulah cermin dari kualitas elit politik kita, ironis dan memerintahkan," tuturnya

Oleh karena itu, dengan dilayangkannya surat tertulis seharusnya OSO cepat untuk meminta maaf kepada MK. "Cepat menyadari kesalahannya dan minta maaf," pungkas Fikchar.

Sebelumnya, MK geram dengan pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO) yang menyebut 'MK itu goblok'. Pernyataan itu disampaikan OSO dalam program berita di salah satu stasiun televisi swasta dengan tema polemik larangan calon anggota legislatif DPD dari Parpol.

Atas pernyataan tersebut, Sekjen MK Guntur Hamzah menyatakan telah melayangkan pernyataan tertulis kepada Ketua Umum Partai Hanura tersebut.

"Surat keberatan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 30 Juli. Langkah ini kami ambil setelah mendengar rekaman secara utuh," ujar Guntur di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).