Sikap PPATK terhadap Pilkada dan Pilpres 2019 yang Rentan Politik Uang

JawaPos.com - Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 disinyalir rentan dengan politik uang. Mengantisipasi tidak terjadinya politik uang oleh kandidat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan mengawasi seluruh rekening kandidat dan tim sukses yang bertarung di pesta demokrasi tersebut.

Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyebut pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi terhadap money laundry. Dalam waktu dekat pihakknya akan berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Harus bicara dengan KPU, Bawaslu, nanti akan kami adakan pertemuan," kata Ahmad di gedung PPATK Jakarta, Selasa (19/12).

Bentuk tindakan dari PPATK yakni mengambil tindakan pencegahan berupa pengecekan terhadap rekening para calon dan juga rekening tim suksesnya. "Kita akan liat rekening calon dan tim suksesnya," lanjut Kiagus Ahmad Badaruddin.

Dengan adanya pengecekan ini, pihaknya berharap aliran-aliran dana yang digunakan oleh caleg, dan calon kepala daerah untuk melakukan kampanye dapat diketahui transparansinya.

Cara seperti ini pernah dilakukan oleh PPATK pada Pemilu 2014. Kebijakan itu diklaim sukses. Sebab pada waktu itu PPATK berhasil menemukan beberapa kejanggalan dalam tranparansi anggaran yang digunakan untuk pemilu. Mulai dari banyaknya penyumbang, total dana didapatkan dan sumber dana lainnya.

Pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 pihaknya akan menyempurnakan kekurangan sistem yang pernah dilakukan sebelumnya. "Hasil itu kami jadikan evaluasi untuk perbaikan," pungkas ketua PPATK.