BNP2TKI Gandeng KPK Usut Dugaan Korupsi di Pengiriman TKI Ilegal 

JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid melakukan rapat evaluasi tata kelola, penempatan dan perlindungan TKI dengan KPK, Jumat (3/2). Dalam pertemuan itu, Nusron mengaku juga membahas soal potensi korupsi dalam pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah.

Nusron mengatakan, pemerintah sudah memoratorium pengiriman TKI ke negara Timur Tengah. Namun, pihaknya masih menemukan adanya pengiriman TKI secara ilegal. 

"Tentu karena ini kan sudah dilarang, tetapi kok masih ada pengiriman, kan (artinya) ada indikasi penyelewengan di sini. Kalau ada potensi penyelewengan,  pasti ada potensi  korupsinya, ada yang disogok lah istilahnya. Karena masih bisa berangkat mereka," kata Nusron saat keluar gedung KPK, Jakarta.

Karena itu, BNP2TKI menilai kerja sama dengan KPK sangat penting untuk mengusut dugaan "permainan" tersebut. "Ini apakah salah sistem atau salah orangnya," ujar politikus Golkar itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, banyak kasus korupsi dalam penempatan TKI di luar negeri. Indikasinya mulai dari pengurusan dokumen di daerah, penempatan, hingga pulang kembali ke daerah.

"Banyak terjadi kasus yang berhubungan dengan korupsi di dalam pelaksanaan, mulai dari rekrutmen, pembuatan dokumen, penempatan, sampai penyeberangan kembali," kata Basaria beberapa waktu lalu.

‎Menurut Basaria, pendapatan paling banyak justru didapat oleh orang-orang yang bermain dalam menempatkan TKI, daripada TKI yang bekerja.

Bahkan, Basaria menyebutkan, berdasar info dan temuan pihaknya, banyak penyeberangan TKI ilegal dari pelabuhan-pelabuhan tikus di Kepri ke Malaysia.

"Di Kepri banyak pulau, pelabuhan tikus tidak terpantau. Nah, strategi ini yang dimanfaatkan oleh oknum pelaku sindikat trafficking TKI," kata dia. (Put/jpg)