Kasus Suap DPRD Lampung Tengah, KPK Panggil Ketua Fraksi Gerindra Ini

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Rosidi. Ahmad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk J Natalis Sinaga. Natalis adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah yang sudah berstatus tersangka dalam kasus ini.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3).

Selain Ahmad, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk Natalis. Mereka ialah Kadis BPPKAD Lampung Tengah Madani, Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli, dan PNS di Dinas Marga Lampung Tengah Supranowo.

Kemudian, akan diperiksa juga oleh penyidik KPK tersangka Taufik Rahman untuk dirinya sendiri dengan kasus yang sama dengan J. Natalis.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Lampung Tengah. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan Rusliyanti, serta Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Kasus ini berkaitan dengan permintaan agar DPRD Lampung Tengah menyetujui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Inrfastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar.

Rencananya, uang itu akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR Lampung Tengah.

Adapun J Natalis Sinaga dan Rusliyanti diduga menerima suap untuk memberikan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah kepada PT SMI. Sementara pihak diduga pemberi suap adalah Mustafa dan Taufik Rahman.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi Mustafa dan Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai pihak penerima suap, Natalis dan Rusliyanto dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Taufik selaku pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.