Proyek Tanpa lelang dan Anggaran, Kejagung Tetapkan 3 Orang Tersangka Dugaan Korupsi Satelit

JawaPos.com - Penyidik Jampidmil Kejagung menetapkan tiga tersangka dalam perkara koneksitas dugaan tindak pidana korupsi proyek user terminal satelit slot orbit 123 BT di Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun anggaran 2016. Ketiga tersangka diduga tidak melakukan proses pengadaan barang dan jasa alias penunjukan langsung. Bahkan, proyek dilakukan tanpa adanya anggaran yang mengakibatkan potensi penyitaan tiga aset negara di Singapura dan Prancis. 

Direktur Penindakan Jampidmil Brigjen TNI Andi Suci Agustiansyah menuturkan bahwa tindak pidana tersebut terkait pelaksanaan pengadaan yang berdasar Agreement for the Provision of User Terminals and Related Services and Equipment antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan pada 1 Juli 2016, serta Amandement No. 1 to the Agreement for the Provision of User Terminal and Related Services and Equipment tanggal 15 September 2016 pada Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan oleh Navayo International AG. 

"Penyidik menetapkan tiga orang tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin 78A/PM/PMpd.1/05/2025 tanggal 5 Mei 2025," tegasnya. 

Ketiga tersangka yakni Laksamana Muda TNI (Purn) LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  selaku Tenaga Ahli Satelit Kemhan berinisial ATVDH, dan CEO Navayo International AG berinisial GK. "Untuk GK ino merupakan warga negara asing," terangnya.  

Kasus ini bermula dari Kemenhan Laksamana Muda TNI (Purn) LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan PPk telah menandatangani kontrak dengan Tersangka GK selaku CEO Navayo International AG, sebuah perusahaan asal Hungaria tanggal 1 Juli 2016 tentang perjanjian untuk penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan senilai USD 34.194.300 dan berubah menjadi USD 29.900.000;

"Masalahnya penandatanganan kontrak antara Navayo International dengan PPK yakni Tersangka LNR dilakukan tanpa ada tersedianya anggaran," terannya. 

Dia mengatakan, penunjukan adanya Navayo International AG sebagai pihak ketiga tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini merupakan rekomendasi aktif dari Tersangka ATVDH. 

"Dengan itu Navayo International AG mengklaim telah melakukan pekerjaan berupa pengiriman barang kepada Kementerian Pertahanan RI dengan berdasar kepada 4 buah Certificate of Performance (CoP)," paparnya. 

Ternyata, CoP tersebut yang telah disiapkan Tersangka ATVDH dan Tersangka GK tanpa dilakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap barang yang dikirim Navayo terlebih dahulu. Selanjutnya, Pihak Navayo International AG melakukan penagihan kepada Kemenhan dengan mengirimkan 4 (empat) invoice (permintaan pembayaran dan CoP). "namun, hingga 2019 Kemenhandak tersedia anggaran pengadaan satelit," paparnya. 

Karena itu Navayo mengajukan gugatan ke Arbitrase International Commercial Court Singapura dan Pengadilan Paris meminta penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, rumah dinas Atase Pertahanan dan rumah dinas (apartemen) Koordinator Fungsi Politik KBRI di Paris. "Proses ini masih berjalan. Yang pasti permohonan penyitaan ini menggunakan invoice fiktif," tegasnya. (idr)