KPK Periksa WN Korsel Terkait Kasus Dugaan Korupsi PLTU 2 Cirebon

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Cirebon. Kali ini, KPK memeriksa sejumlah saksi warga negara Korea Selatan (Korsel) yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan ini membutuhkan waktu panjang, karena berkaitan dengan yurisdiksi hukum antarnegara.

"Kemudian terkait dengan penanganan perkara dugaan suap di Cirebon. Kami sampaikan bahwa perkara ini juga terkait dengan penanganan perkara di Korea Selatan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5).

Budi mengungkapkan, koordinasi dengan otoritas hukum di Korea Selatan menjadi langkah krusial dalam proses penyidikan.

"Sehingga dalam manajemen perkara atau pengaturan pemeriksaan, kita juga harus mengukur dan berhitung sehingga kenapa perkara ini kemudian juga baru kembali dilakukan oleh KPK," jelasnya.

Menurutnya, KPK harus menunggu izin resmi untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari warga negara Korea, yang dilakukan di wilayah hukum Korea Selatan.

"Karena KPK juga tentu harus menunggu izin untuk bisa melakukan pemeriksaan kepada para saksi dari warga negara Korea, di mana pemeriksaan itu juga dilakukan di wilayah yuridiksi Korea," tambahnya.

Proses birokratis antarnegara ini, lanjut Budi, menyebabkan pemeriksaan membutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Sehingga tentu itu membutuhkan waktu untuk KPK bisa melakukan pemeriksaan kepada para saksi," ucapnya.

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa KPK berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi PLTU 2 Cirebon.

"Sehingga penanganan perkara ini menjadi komitmen bagi KPK untuk betul-betul menuntaskan penanganan perkara, khususnya terkait dengan dugaan suap di wilayah Cirebon," pungkasnya.