KPK Akan Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Terkait Kejanggalan LHKPN

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean pada pekan depan. Pemanggilan Rahmady dilakukan untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya ke KPK.

"Yang Purwakarta kita sudah keluarkan surat tugasnya dan mungkin minggu depan akan diundang untuk klarifikasi, karena ini kan dampak dari yang bersangkutan punya saham istrinya di perusahaan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (16/5) kemarin.

Baca Juga: KKB Tembak Warga Sipil Hingga Tewas, Ditinggalkan Tergeletak Tanpa Busana

Pemeriksaan terhadap Rahmady, kata Pahala, setelah pihaknya menerima laporan bahwa Rahmady memberikan pinjaman yang jumlahnya melampaui harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN.

Rahmady dilaporkan ke KPK oleh advokat dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm, Andreas. Dalam laporannya, disebutkan ada kejanggalan dalam LHKPN Rahmady. Dugaan tersebut bermula dari kerja sama antara kliennya, Wijanto Titasana, dengan Rahmady dalam usaha ekspor impor pupuk.

Baca Juga: Awan Abu Vulkanik Membumbung 4 Kilometer di Gunung Ibu

Pasalnya, Rahmady sempat meminjamkan uang sebesar Rp 7 miliar kepada Wijanto pada 2017. Padahal, dalam LHKPN tahun itu Rahmady hanya mengaku memiliki harta sebesar Rp 3,2 miliar. Namun, pada 2022, Rahmady menyebutkan hanya memiliki harta senilai Rp 7 miliar.

"Hartanya Rp 6 miliar tapi kok dilaporkan dia memberikan pinjaman sampai Rp 7 miliar, kan enggak masuk di akal ya," ucap Pahala.

Baca Juga: Pj Bupati Sandi Bersama Forkopimda Perjuangkan Tata Kelola Sumur Minyak di Muba

Pahala juga mengutarakan, KPK akan mengklarifikasi soal kepemilikan saham istri Rahmady di sebuah perusahaan. Sebab, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan yang mengatur soal investasi pegawai Kementerian Keuangan di perusahaan. Dalam aturan tersebut diatur mana jenis perusahaan yang diperkenankan dan mana yang tidak diperkenankan.

"Kita akan klarifikasi, karena istrinya ini yang komisaris utama. Jadi nama PT kan nggak disebut. ya nanti kita lihat di situ," pungkasnya.

Editor: Banu Adikara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KPK Akan Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Terkait Kejanggalan LHKPN

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KPK Akan Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Terkait Kejanggalan LHKPN

Tags

Artikel Terkait

KPK Dalami Dugaan Penukaran Uang Valas oleh Eks Pejabat Bea Cukai

Bea Cukai dan BAIS TNI Bongkar Sindikat Pita Cukai Palsu di Jateng, Potensi Kerugian Negara Rp 570 Miliar

KPK Buka Kemungkinan Periksa Dirjen Bea Cukai, Dalami Soal Dugaan Penerimaan Uang SGD 213.600 dari PT Blueray Cargo

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com