Kabareskrim Diminta Tak Ikut Tangani Kasus Tambang Ilegal

JawaPos.com - Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus kriminolog, Adrianus Meilala menyarankan agar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menonaktifkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dari jabatannya. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dalam penyelesaian kasus suap tambang ilegal yang melibatkan Ismail Bolong.

"Azas menghindarkan konflik kepentingan harus ditegakkan. Bisa dengan cara 'parkir' yakni Kabareskrim tidak ikut menangani pada kasus ini saja," kata Adrianus saat dikonfirmasi, Kamis (15/12).

Ia khawatir nantinya ada campur tangan Agus jika masih menjabat Kabareskrim dalam proses pengungkapan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). "Itu sebetulnya saran kepada Kapolri kalau memang mau mengupas tuntas kasus ini," jelslasnya.

Meski begitu, Adrianus meragukan Sigit mau mengambil langkah tersebut. Pasalnya, selama ini Sigit selalu menggunakan pendekatan halus dalam menyelesaikan persoalan di tubuh Polri.

"Ketika Polri di serang sana-sini, pendekatan yang dipakai Kapolri dan jajarannya adalah bagaimana agar kapal besar ini tidak oleng, tapi bagaimana agar tenang saja,” ujarnya.

Adrianus menegaskan, Polri harusnya membuktikan lebih dulu bahwa Agus Andrianto tak terlibat dalam perkara Ismail Bolong. "Kalau kita bicara organisasi yang dingin, menurut saya, Pak Agus harus parkir lebih dulu, atau minimal tidak boleh terlibat dalam kasus ini karena ada conflict of interest," pungkasnya.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto beberapa waktu lalu membantah pernyataan Ferdy Sambo terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agus memastikan dirinya tidak pernah diperiksa oleh Sambo saat masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

"Seingat saya nggak pernah ya. Saya belum lupa ingatan," kata Agus saat dihubungi, Selasa (29/11).

Agus bahkan menantang Sambo untuk membuktikan ucapannya. Seperti dengan membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada dirinya. "Keluarin berita acaranya," tegasnya.