Di Tengah Percepatan Distribusi Logistik Pemilu, KPU Mengalami Kendala Akibat Dua Dapil yang Masih Bersengketa

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami kendala dalam pemenuhan logistik tahap kedua karena adanya dua daerah pemilih (Dapil) yang masih bersengketa terkait pencalonan.

"Masih tersisa dua yang belum selesai yaitu Pemilu DPD Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara 1," kata Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU, Yulianto Sudrajat dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta, pada Selasa (28/11), dilansir dari ANTARA.

Pemenuhan Logistik tahap kedua meliputi pencetakan surat suara, formulir dan daftar calon tetap (DCT).

Baca Juga: Menteri Pertanian Mengajak Thailand Mengoptimalkan Rawa untuk Ketersedian Pangan

Untuk saat ini, menurut penjelasan Yulianto, KPU masih menunggu keputusan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan aturan yang ada karena adanya proses sengketa pencalonan.

Sementara itu, Yulianto mengungkapkan jika sepanjang Pemilu 2024, KPU menghadapi 39 sengketa proses pemilu di Bawaslu maupun PTUN setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD.

Diketahui hingga Senin (28/11),dari jumlah tersebut, 37 sengketa pencalonan telah selesai. "Sehingga sudah kami dapat melanjutkan proses pencetakannya," ujar Yulianto.

Walaupun terdapat dua Dapil yang masih bersengketa, Yulianto optimis pendistribusian logistik Pemilu 2024 selesai tepat waktu. Berdasarkan jadwal, produksi dan pengiriman logistik tahap kedua dilakukan pada 18 November 2023 hingga 16 Januari 2024.

"Proses sortir, lipat, pengepakan dan distribusi ke TPS satu hari sebelum pemilihan sudah selesai," kata Yulianto.

Baca Juga: BMKG Prediksi Hujan Turun di Berbagai Wilayah Jakarta Hari Ini

Sedangkan untuk distribusi logistik tahap satu yang meliputi kotak suara, bilik suara, tinta dan segel sudah mencapai 98,4 persen, kata Yulianto, sudah mencapai lebih dari 98,4 persen.

Kemudian untuk proses pengiriman atau distribusi dari pabrik produksi ke tempat penyimpanan ke gudang penyimpanan kabupaten/kota sudah mencapai 93,4 persen.

Untuk logistik yang sudah masuk ke gudang KPU kabupaten/kota sudah mencapai 90 persen. Yulianto juga menjelaskan jika logistik menjadi salah satu kunci dari terselenggaranya Pemilu 2024.

Maka dari itu, untuk memenuhi logistik banyak hal yang harus diperhatikan yaitu harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, serta efektif dan efisien.