Ketua Komisi IV DPR Jelaskan Proses Anggaran dan Pengawasan Terkait Kasus Eks Mentan SYL

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin usai menjalani pemeriksaan di di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/11). (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin telah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sudin mengaku telah memberi penjelasan kepada penyidik KPK, mengenai anggaran dan pengawasan selaku mitra kerja dari Kementerian Pertanian RI.

"Hanya ditanya mengenai anggaran dan pengawasan saja, itu saja," kata Sudin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/11) malam kemarin.

Baca Juga: Kabar Gembira! Walikota Surabaya Eri Cahyadi Janjikan Kuota Penerimaan Beasiswa Pemuda Tangguh Bertambah

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK, terkait materi pemeriksaan. "Yang lain nanti tanyakan ke penyidik. Coba tanya penyidik sudah saya jawab," tegas Sudin.

Selain Sudin, penyidik KPK juga memeriksa empat saksi lainnya. Mereka di antaranya Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Ali Jamil, Kabag Umum PSP Kementan Jamil Baharudin, ajudan Mentan Panji Harjanto dan Kapoksi Substansi pada Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP Kementan Anis.

Dalam kasusnya, KPK telah menetapkan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka. Selain Yasin Limpo, KPK juga turut menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka.

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Dapat Nomor Urut 3, PPP Yakin Ini Berkah

Ketiga pejabat di Kementan itu diduga menikmati hasil pungutan sebesar Rp 13,9 miliar. Sumber uang yang digunakan di antaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di mark up, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Editor: Banu Adikara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Ketua Komisi IV DPR Jelaskan Proses Anggaran dan Pengawasan Terkait Kasus Eks Mentan SYL

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Ketua Komisi IV DPR Jelaskan Proses Anggaran dan Pengawasan Terkait Kasus Eks Mentan SYL

Tags

Artikel Terkait

Kejar Target Kelahiran 142.500 Ekor Pedet, Kementan Gencarkan IB di 20 Provinsi

Mentan Dukung Program Cetak Sawah 10 Ribu Hektare di Sultra, Gubernur Andi Sambut Baik

Populasi Kucing di Indonesia Capai 22 Juta, Kementan Ingatkan Pentingnya Pakan Bergizi

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com