JawaPos.com - Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ruben B. Moriolkossu (RBM) ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi anggaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif Tahun Anggaran 2020. Penetapan tersangka dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

"Selain RBM, jaksa juga menetapkan PM selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020," kata Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba di Ambon, Maluku, dikutip dari Antara, Kamis (26/10).

Menurut Wahyudi, nilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat perkara tersebut sebesar Rp 1,09 miliar.

"Kerugian keuangan negara didasarkan hasil perhitungan tim auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Nomor R-34/Q.1.7/H.III.3/10/2023, tanggal 2 Oktober 2023," jelas Wahyudi.

Penetapan tersangka atas RBM dan PM itu sebagai kelanjutan dari penyidikan yang dilakukan Kejari KKT terhadap perkara tersebut.

Baca Juga: Rumah Firli Digeledah, Novel Baswedan Pertanyakan Apakah Status Hukum Pimpinan KPK Itu Sudah jadi Tersangka

Penanganan perkara dugaan korupsi SPPD fiktif tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 01/Q.1.13/Fd.2/10/2023, tanggal 4 Januari 2023, serta surat perintah penyidikan Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 03/Q.1.13/Fd.2/10/2023, tanggal 30 Januari 2023.

Dari hasil penyidikan tersebut, diperoleh bukti permulaan yang dirasa cukup guna menetapkan tersangka.

Penetapan RBM sebagai tersangka berdasarkan surat Nomor B-1615/Q.1.13/Fd.2/10/2023 dan penetapan PM sebagai tersangka sesuai surat Nomor B-1616/Q.1.13/Fd.2/10/2023.