Cegah Perundungan, KPAI Imbau Sekolah Periksa Riwayat Anak Sebelum Menerima Siswa Baru

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra. (ANTARA)

JawaPos.com – Menyusul adanya kasus penusukan yang dilakukan oleh siswa SMA di Banjamasin kepada siswa lainnya beberapa waktu lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau agar pihak sekolah lebih peduli tentang isu bullying di kalangan siswa.

Konon, penusukan tersebut dilatarbelakangi pelaku yang sering menjadi korban bullying oleh siswa lainnya. Ia pun menyimpan dendam dan akhirnya nekat menyerang siswa yang merundungnya.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menekankan kepada pihak sekolah agar lebih selektif dalam menerima siswa baru. Bukan lagi soal hasil tes fisik atau materi semata, melainkan juga mempelajari riwayat calon siswa barunya.

Baca Juga: Punya Daya Rusak Orak Mematikan, Ini Cara Melindungi Anak dari Pornografi

“Masih banyak soal tertinggal, seperti bagaimana kesiapan dan kondisi kejiwaan anak, riwayat anak dalam keluarga, situasi pengasuhan anak, riwayat di sekolah sebelumnya, tes psikiatri anak,” kata Jasra, seperti dilansir dari Antara, Minggu (6/8).

Jasra pun menjelaskan, aksi nekat pelaku yang menyerang siswa perundung itu juga dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak menaruh perhatian pada apa yang dialaminya. Menurutnya, sekolah perlu membuka kesadaran tentang pentingnya keterbukaan terhadap kondisi mental siswa.

Selain itu, korban perundungan cenderung mengalami masalah dalam berperilaku, agresivitas, pengaruh kejiwaan, penyaluran emosi baik ringan maupun berat.

Baca Juga: Di Depan Raffi Ahmad, Jeje Govinda Ungkap Alasan Kenapa Bertahan Dengan Syahnaz Sadiqah

Untuk itu, kata Jasra, pihak sekolah perlu untuk peduli terhadap isu bullying sehingga siswa pun tak akan segan melapor jika mengalami atau melihat aksi perundungan pada siswa lainnya. Tentu, kasus seperti penusukan siswa ini tidak akan terjadi.

“Sekolah harus membangun awareness, kepedulian dalam membangun pengertian bullying, ragam bullying, dan membuka secara terbuka cara melapor, menghilangkan stigma bagi anak-anak yang membutuhkan akses layanan konseling,” jelasnya.