Belum Ada Info Resmi Soal OTT Gubernur Bengkulu, Golkar Belum Bersikap

JawaPos.com - Partai Golkar belum menerima informasi resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dikabarkan menangkap kadernya yang menjadi Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti. Karena belum dapat informasi resmi, pihak Golkar pun belum bisa bersikap.

"Terus terang kita masih belum dapat informasi lebih detail, baru kabar-kabar dari media. Partai Golkar masih belum menerima penjelasan resmi KPK kasus OTT-nya," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzili saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (20/6).

Kata dia, partai beringin akan mempelajari terlebih dahulu kasus tersebut. Mereka akan mendalami kepada yang bersangkutan.

"Kita kan belum tau itu terkait Pak Ridwan atau istrinya. Kita tidak mau terburu-buru untuk menyikapi kasus ini," tegas anggota komisi III DPR itu.

Jika nantinya terbukti Ridwan yang menerima suap, Golkar katanya menyerahkan semua proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kita menghormati semua proses hukum. Kita lihat saja, proses yang berlangsung di KPK," imbuhnya.

Namun yang pasti, lanjut Ace, Golkar selalu memberi pertimbangan bantuan hukum terhadap kadernya yang terkena kasus. "Tapi dilihat dulu secara komperehensif kasus ini seperti apa," pungkasnya.

Diketahui, Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT). Dalam kegiatan penindakan tersebut, tim berhasil mengamankan Gubernur Bengkulu RM bersama sang istri LMM, dan seorang pengusaha yang diduga menjadi pihak penyuapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, selain mengamankan para pihak yang duga melakukan transaksi suap menyuap, tim juga berhasil menyita barang bukti uang suap yang di duga sebagai komitmen fee dari sebuah proyek di wilayah Bengkulu.

"Uang (suapnya) Rp 1 miliar,’’ bisik sumber penegak hukum  yang enggan disebutkan namanya, kepada JawaPos.com, Selasa (20/6).

Namun, terkait proyek apa sehingga mantan Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan dan sang istri diamankan menjelang lebaran, sumber tersebut belum bisa menjelaskan secara detail. Pasalnya, kegiatan penindakan sedang dilakukan.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari KPK perihal adanya kegiatan penindakan tersebut. (dna/wnd/JPG)