Datangi KPK, Danpuspom TNI Koordinasikan Kasus Suap Pejabat Bakamla

JawaPos.com - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Dodik Wijanarko diketahui menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/12). 

Dodik datang sekitar pukul 13.30 WIB untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

"Kami melakukan koordinasi penanganan kasus Bakamla. Sekarang mereka sedang presentasi di atas sehingga kami mencarikan jalan paling baik untuk kasus ini," kata Syarif di kantornya.

Menurut Syarif, koordinasi dengan Danpuspom itu terkait penanganan kasus suap pejabat Bakamla yang diduga melibatkan oknum anggota TNI. Meski demikian, Syarif masih belum mau membeberkan detail materi koordinasi dengan Puspom TNI tersebut.

"Nanti setelah dibicarakan dan gelar perkara nanti Danpom yang umumkan kalau itu betul ada tersangka," ujar Syarif.

Pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH).

KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo.

Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar.

KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (Put/jpg)