Politisi Senayan Beberkan Pemicu Banyaknya Kepala Daerah Kena OTT

JawaPos.com - Sepekan kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di tiga daerah, yakni Kabupaten Batu Bara, Kota Banjarmasin dan Kota Batu. Dari penangkapan itu dua kepala daerah dan satu Ketua DPRD digiring ke Kuningan Jakarta Selatan.

Kasus ini nyaris menimpa kader partai di daerah. Sehingga politisi di DPR pun ikut berkomentar atas kejadian itu. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menyesalkan maraknya kepala daerah yang terkena OTT KPK. Menurut dia, penyebab utama kepala daerah terseret kasus korupsi karena ingin mengembalikan biaya politik yang mahal.

Sehingga untuk mengmbalikan cost itu, kepala daerah berupaya mencari beragam cara agar cost yang pernah dikeluarkan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. "Karena itu, sering kali untuk menutupi kebutuhan tersebut seringkali fundrising (mengumpulkan dana) dengan berbagai cara,” ujarnya seperti dikutip dari Indopos (Jawa Pos Group).

Sementara itu, anggota Komisi II DPR lainnya dari Fraksi PKS, Sutriyono berpendapat, mestinya kepala daerah itu mensejahterakan masyarakat dan daerahnya. Tapi kini faktanya justru tidak amanah.

Dia berharap, banyaknya kepala daerah main proyek untuk meraup keuntungan pribadi menjadi pendidikan politik kepada masyarakat. Masyarakat perlu mencermati kepala daerah yang banyak mengeluarkan uang ketika pilkada. ”Kalau mengeluarkan banyak uang untuk pilkada, dari mana dapatnya," katanya.

Dia mengimbau masyarakat untuk bisa menilai kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, bukan karena biaya kampanye yang besar. ”Membangun kesadaran berdemokrasi, memang perlu waktu. Tapi pelan-pelan sudah mulai ada kesadaran, rakyat juga makin objektif melihat,” kata dia.

Selain Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnaen dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, ada empat kepala daerah lainnnya yang terkena OTT oleh KPK pada beberapa bulan sebelumnya di 2017.