Selama Tak Ada Kongkalikong Aparat dan Swasta, Program Pembangunan dan Kelestarian Alam Bisa Jalan Beriringan

JawaPos.com  - Selama ini program pembangunan dan upaya menjaga kelestarian alam dinilai saling adu punggung. Ketika program pembangunan digulirkan, khususnya di kawasan hutan, kelestarian alam jadi terancam. Padahal program pembangunan dan kelestarian alam dapat berjalan beriringan. Selama tidak ada praktik kongkalikong. 

Pesan tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ketika berkunjung ke wilayah Sorowako, Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat (13/6). Dalam kunjung itu, Raja meninjau pengelolaan tambang yang dilakukan secara berkelanjutan. 

Kunjungan kerja itu dipusatkan di area yang dikelola oleh PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale). Perusahaan ini merupakan salah satu pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Raja mengatakan perusahaan tersebut melakukan usahanya secara berkelanjutan. Serta menunjukkan bahwa proses pertambangan dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"(Dalam kunjungan ini) Saya ingin membuktikan, dan hari ini saya langsung menyaksikan, bagaimana proses pertambangan mereka yang memang sangat sesuai dengan aturan," katanya. Raja menjelaskan sumber energi yang digunakan dari air. Kemudian kaidah-kaidah lainnya juga sudah. 

Dalam kunjunganya itu, Raja meninjau beberapa lokasi dan fasilitas pendukung kegiatan usaha PT Vale. Termasuk keberadaan arboretum Himalaya yang merupakan salah satu lokasi konservasi hingga hasil reklamasi. Dia menyebutkan adanya pengelolaan yang baik membuktikan bahwa pembangunan dan menjaga alam dapat berjalan bersamaan.

"Ini menandakan bahwa sebenarnya antara pembangunan dengan lingkungan itu bisa berjalan," jelasnya. Kemudian antara ekologi dan ekonomi itu bisa berjalan bersama-sama. Selama pihak regulator bisa memastikan atau menegakkan aturan dengan baik.

"Tidak ada kongkalikong, tidak negosiasi. Dan pihak swastanya juga memiliki komitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik untuk alam," tuturnya. 

Raja menyebut Kemenhut akan kembali membahas dan memformulasikan aturan agar nantinya dapat dipatuhi oleh para perusahaan. Agar para pemegang PPKH maksimal dalam menjaga kelestarian alam. Kemenhut akan formulasikan contoh nyata apa yang bisa mereka pelajari dari lapangan. Kemudian akan dibuat sebuah aturan yang baru. Termasuk soal petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). 

"Sekali lagi kita membuka ruang untuk memberikan PPKH tapi juga diikuti dengan tanggung jawab yang maksimal. Untuk keberlanjutan alam kita untuk anak cucu kita," pungkasnya.

Sebagai informasi, pertambangan berkelanjutan (sustainable mining) terus berkembang. Keberadaannya, merupakan praktik pertambangan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Baik terhadap lingkungan, masyarakat, maupun perekonomian. (wan)